JOGJA – Keluhan dari para pelaku wisata di DIJ terhadap kebijakan Pemkot Jogja melarang bus atau delapan seat lebih masuk kawasan Keraton atau njeron beteng, mendapat tanggapan serius Wali Kota Haryadi Suyuti. Ia langsung turun tangan dengan membentuk forum evaluasi uji coba itu.
“Sekarang masih uji coba. Dalam minggu ini kami akan bentuk tim evaluasi untuk segera mencari solusi,” janji HS, sapaan akrabnya, di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (7/4).
Ia mengatakan, solusi ini bukan hanya untuk pelaku pariwisata saja. Pihaknya juga tetap akan memperhatikan keluhan dari pihak terkait. Seperti masyarakat sekitar, Keraton Jogja, dan yang lain untuk duduk bersama mencari solusi.
“Larangan bus masuk Keraton ini kan bukan an sich. Masih uji coba dan nanti akan dikaji,” tambah wali kota. Larangan bus masuk njeron betengt, lanjut HS, sebagai bentuk dari penataan manajemen lalu lintas di sana.
Apalagi, selama ini sebelum ada larangan, kawasan Keraton saat peak season mengalami kemacetan parah. “Semua kepentingan akan diakomodasi. Jadi, tidak bisa salah satu pihak memaksakan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain,” sambungnya.
Dipastikan HS, pihaknya sudah memiliki beberapa solusi mengatasi kebuntuan ini. Hanya saja, ia belum bersedia untuk mengungkapkan hal tersebut. Ia ingin semua pihak duduk bersama terlebih dahulu untuk sama-sama menjadikan Keraton sebagai tujuan utama wisata.
“Kalau Keraton dihapus dari tujuan wisata, itu terlalu berlebihan. Karena ini tujuannya juga membuat nyaman wisatawan yang berkunjung ke Keraton,” ungkapnya.
Seperti diketahui, penataan Alun-Alun Utara, Keraton, dan Malioboro kini terus dilakukan Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja. Penataan dengan bersumber dana keistimewaan ini telah menyasar Alun-Alun Utara.
Jika sebelumnya di halaman depan Keraton Jogja itu penuh dengan bus-bus parkir dan PKL, kini sudah mulai tertata rapi. Bahkan ke depan, penataan fisik Keraton, termasuk Alun-Alun Utara akan kembali dilakukan tahun ini.
Selain fisik, penataan di kawasan wisata ini juga bakal menyasar kebijakan lain. Seperti mengenai lalu lintas. Jika di Keraton bus dilarang masuk, di Malioboro juga akan diberlakukan semi pedestrian. Kini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral tengah mengkaji hal itu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Wirawan Haryo Yudo mengatakan, pihaknya hingga kini masih intensif menjalin koordinasi bersama jajaran dewan. Ia pun tak berani menjanjikan bakal membatalkan larangan bus masuk njeron beteng tersebut.
Sebab, Dishub masih menanti hasil kajian dari Forum Evaluasi bentukan HS. Ia hanya menjanjikan, akan dicarikan solusi agar semua kepentingan terakomodasi dan Keraton tetap nyaman bagi wisatawan. “Yang penting tujuannya semua sama terlebih dahulu. Merasakan kenyamanan di Keraton,” tambah suami Tri Kirana Muslidatun ini.
Sekretaris Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU) Krisnadi Setiawan mengatakan, shutle bus wisata atau Si Thole hanya berjumlah 10 unit. Itu pun hanya memiliki tujuh kursi. Jika saat peak season tiba, otomatis tak mampu menampung seluruh wisatawan. (eri/laz/ong)