GUNAWAN/RADAR JOGJA
BUTUH PERHATIAN: Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi (kiri) ketika mengunjungi warga miskin di Sambirejo, Ngawen belum lama ini.*Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa
GUNUNGKIDUL – Eksekutif dan legislatif tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penaggulangan Kemiskinan. Poin pentingnya adalah supaya tidak terjadi lagi kasus penerima bantuan salah sasaran.Maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDes) dibentuk untuk mengolah data baru warga miskin.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan,tim tersebut merupakan jawaban atas keluhan minimnya partisipasi masyarakat dan desa dalam progam pengentasan kemiskinan. Nah, tugas dari tim adalah melakukan proses pendataan data warga miskin secara mandiri. Kemudian datadimusyawarahkan bersama di tingkat desa.
“Kalau sudah disepakati, data yang ada akan diserahkan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten. Tujuannya perencanaan program penanggulangan,” kata Sri di sela-sela rapat pembahasan Panitia Khusus V tentang Raperda Penaggulangan Kemiskinan di ruang rapat paripurna DPRD,kemarin (8/4).
Meski dijadikan sebagai ujung tombak dalam program pengentasan kemiskinan, pemkab tidak akan lepas tangan. Karena seperti diketahui, tujuan pembentukan tim agar lebih efektif dalam pelaksanaan program. Dengan demikian keberadaannya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pemkab.
Sementara itu, Ketua Pansus V DPRD Gunungkidul Eko Rustanto mengatakan, jika perda disahkan diharapkan sudah tidak ada lagi permasalahan data yang kurang akurat. Sebab, proses pendataan sudah melibatkan masyarakat sekitar.
Nanti program itu dimasuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD). “Dengan perda ini mudah-mudahan penetrasi yang dilakukan bisa lebih terarah dan efektif. Permasalahan-permasalahan seperti program tidak tepat sasaran juga tidak terjadi lagi,” kata Eko.
Hal senada disampaikan anggota dewan dari Pansus V Maryanta. Dia berharap pembentukan tim jangan sampai berujung pada sikap lempar tanggung jawab. Sebab, keberadaan dana desa membuat tugas dari perangkat desa akan bertambah banyak, sehingga program pengentasan harus tetap dilakukan bersama-sama.
“Kalau semua dilimpahkan ke desa jelas tidak baik. Untuk itu, koordinasi tetap dibutuhkan sehingga tidak ada kesan tumpang tindih antar lembaga,” pintanya. (gun/ila/Nr)