KULONPROGO – Pengadilan Negeri (PN) Wates kembali menggelar sidang kasus penyegelan Balai Desa Glagah di PN setempat, kemarin (8/4). Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela kali ini majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum keempat terdakwa.
Hakim Ketua Esther Megaria Sitorus menegaskan, dakwaan sudah jelas. Artinya jika dalam eksepsinya penasihat hukum menganggap dakwaan tidak menguraikan kronologi penghasutan mulai dari orasi hingga hubungannya dengan peristiwa penyegelan balai desa, maka hakim justru menilai sebaliknya.
“Dakwaan sudah diuraikan dengan benar. Soal hubungan penghasutan dan penyegelan sudah masuk dalam materi pokok perkara. Maka dakwaan batal demi hukum. Karena keseluruhan sudah diuraikan, selebihnya akan dibuktikan dalam persidangan,” tegasnya.
Esther menejaskan, terkait dakwaan pasal 170 KHUP, hakim mengaku tidak memiliki cukup alasan untuk menerima keberatan penaeshat hukum.Terlebih identitas dan waktu kejadian sudah dijelaskan. Sehingga keberatan terdakwa tidak membatalkan dakwaan.
“Dengan demikian, kami menyatakan perkara dapat dilanjutkan dalam persidangan selanjutnya. Para saksi akan dihadirkan dalam sidang yang dijadwalkan dua kali sepekan, dimulai pekan depan,” jelasnya.
Sementara itu, hasil putusan sela itu praktis membuat empat terdakwa dan penasihat hukumnya mengaku kecewa. “Kami jelas kecewa penolakan hakim. Tetapi kami akan buktikan dalam persidangan, bahwa kilen kami (Sarijo dan Wasiyo, Tri Marsudi, Wakidi) tidak bersalah,” ucap Penasihat Hukum terdakwa Hamzal Wahyudin usai persidangan.
Kekecewaan para terdakwa, penasehat hukum dan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) semakin bertambah. Sebab, majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan Sarijo dan tiga terdakwa lainnya. Permohonan ditolak dengan alasan demi kepentingan pemeriksaan dan kelancaran persidangan selanjutnya. Kekecewaan warga WTT sempat dilampiaskan di ruang sidang.
Ketua WTT Martono, menyatakan, penolakan penangguhan penahanan itu merupakan tantangan buat WTT untuk semakin bersatu dan memperkuat diri. Demikian halnya hasil putusan sela, menjadi bukti para petani diperlakukan diskriminatif.
“Mereka ingin mengintimidasi kami. Kami siap buktikan Sarijo dan tiga teman kami tidak bersalah,” ucap Martono. (tom/ila/Nr)