GUNUNGKIDUL – Demam pemilihan kepala daerah (pilkada) makin hari kian ramai. Itu ditandai dengan banyaknya pemasangan tanda gambar bakal calon (balon) bupati. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Gunungkidul tak mau ketinggalan. Mereka ikut mengkampanyekan tokoh idola dengan memasang gambar di ruang kerja.
Tidak hanya di SKPD, alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk berukuran cukup besar juga menempel di pagar rumah peribadatan dan menjadi penunggu di pepohonan. Menanggapi hal itu, Bupati Gunungkidul Badingah langsung merespons dengan cepat. Khusus keterlibatan SKPD sebagai corong salah satu balon bupati, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi. “Dimana (lokasi SKPD memasang gambar balon bupati)? Akan saya cek,” kata Badingah.
Namun begitu, ketika ditanya lebih jauh langkah apa yang akan diambil menyikapi demam pilkada di kalangan pegawai negeri sipil (PNS), pihaknya memilih bungkam.
Sementara itu, terkait dengan pemasangan spanduk di rumah peribadatan, Ketua Bidang Pendidikan Pemuda Katolik Komcab Gunungkidul Yohanes Budi Prayoga merasa prihatin. Pihaknya mengingatkan kepada para calon kandidat agar belajar soal demokrasi dan hukum sebelum berani muncul menyosialisasikan diri kepada masyarakat.
“Jangan sampai hanya belajar berdemokrasi saja, tapi serampangan tidak paham aturan. Kenapa serampangan? Bahwa sudah ada perda ataupun peraturan bupati soal larangan pemasangan spanduk, reklame terkait pemilu, pilpres, pilkada. Dan ingat, itu tidak hanya berlaku dimusim politik saja. Tapi mengikat dalam kurun waktu tertentu,” kata Yohanes.
Terlepas dari siapa yang memasang, kata dia, secara substansi bisa disebut bakal calon tersebut sudah melanggar ketentuan sebelum bertarung. Justru hal itu hendaknya bisa menjadikan para pemilih lebih cerdas menilai kualitas setiap calon.
Menurutnya, melihat kualitas bukan dari kreativitas spanduk reklame mereka, tapi rekam jejak, orientasi maju sebagai calon pemimpin. Tak kalah penting bagaimana yang bersangkutan memiliki sikap dan komitmen memperjuangkan toleransi dan nilai-nilai pluralisme secara nyata.
“Bukan pluralis yang dibuat-buat. Parameter itu yang kini sedang berjalan sebagai pendidikan politik diinternal gereja,” ujarnya.
Di bagian lain, kembali kepada keterlibatan SKPD dalam promosi balon bupati mendapat tanggapan dari mantan anggota Panwaslu Gunungkidul Budi Haryanto. Dia berpendapat, selama masih balon bupati PNS diperbolehkan ikut mempromosikan tokoh tertentu.Beda cerita jika yang sudah muncul adalah calon bupati, itu PNS tidak boleh terlibat politik praktis.
“Kalau hanya mengkampanyekanbakal calon bupati kan tidak apa-apa, boleh saja. Kan baru balon, bukan calon,” kata Budi yang masih menunggu pelantikan anggota panwaslu ini. (gun/ila/Nr)