YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA AKRAB: Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIJ dipimpin ketuanya Agus Sulistiyono melakukan kunjungan kepada Kapolda DIJ Kombes Pol Erwin Triwanto kemarin sore (8/4).
SLEMAN- Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIJ Agus Sulistiyono prihatin dengan banyaknya pengguna radio frekuensi (HT/Handy Talky) tidak berizin. Padahal, sesuai Peraturan Menkominfo RI No 34/ 2009, setiap pengguna alat komunikasi tersebut harus mengantongi izin, yang akrab disebut call sign. “Yang ber-call sign sekitar 3.200-an. Lebih banyak yang tidak berizin,” ungkap Agus saat silaturahmi dengan Kapolda DIJ Kombes Pol Erwin Triwanto kemarin sore (8/4).
Agus mengingatkan, siapapun yang memegang radio frekuensi harus menjadi anggota RAPI. Sebab, regulasi mengatur adanya keharusan bimbingan organisasi, bagi semua anggota. Itu sebagai syarat memperoleh izin. Kendati begitu, RAPI tidak punya kewenangan menertibkan pengguna HT ilegal. Karena, masalah itu menjadi ranah Balai Monitor(Balmon) Spektrum Frekuensi Radio. “Harus jadi anggota dulu, baru bisa peroleh izin. Tidak terkecuali anggota Polri,” papar anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Nah, kunjungan RAPI menemui Kapolda DIJ juga dalam rangka memaparkan hal tersebut. Selain itu, lanjut Agus, RAPI ingin menjalin silaturahmi dengan jajaran kepolisian. Terutama untuk membantu percepatan komunikasi dan informasi publik. Dengan begitu, setiap ada peristiwa yang membutuhkan respons cepat. Di situlah RAPI bertindak sesuai tupoksinya.
Untuk itu, Agus berharap ada kerjasama MoU antara RAPI dan kepolisian untuk kepentingan mengabdi kepada masyarakat. “Semoga RAPI bisa bersinergi dengan Polri,” harap politikus PKB itu.
Kapolda menyambut positif usulan tersebut. Erwin sendiri ternyata juga memiliki call sign. Tetapi sudah lama tidak aktif. Erwin merasa butuh peran serta anggota RAPI mengingat keterbatasan jaringan dan personel Polri. Khususnya untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Terutama saat terjadi banyak peristiwa dalam waktu bersamaan. Misalnya, bencana alam atau pemilu. “Polri jelas tidak mungkin bisa kerja sendiri. Tentu kami butuh peran masyarakat,” ungkap Erwin yang dalam hitungan hari pangkatnya naik menjadi bintang satu.
Erwin mengharapkan RAPI proaktif menyebarkan kebenaran informasi terkait berita sumir yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya, kabar-kabar burung yang beredar melalui media sosial. “Di Jogja ternyata sering ada informasi yang belum A1 (akurat) beredar di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan,” katanya.
Salah satu contohnya, beberapa waktu lalu sempat beredar melalui broadcast BBM tentang larangan keluar malam bagi warga karena ada aksi perampok membawa senjata tajam. “Padahal hanya sekali kejadian. Pelakunya juga sudah tertangkap,” lanjut Erwin.
Terkait hal itu, anggota RAPI diminta menyebarkan informasi dari mulut ke mulut agar kabar yang beredar tak menimbulkan justifikasi. Selain itu juga untuk menciptakan suasana nyaman dan aman, serta mencegah sikap anarkisme. (yog/din/mga)