MUNGKID – Kalangan DPRD Kabupaten Magelang mengusulkan objek wisata Gardu Pandang Ketep Pass dikelola perusahaan daerah (perusda). Meski begitu, usulan tersebut tidak langsung diterima Pemkab Magelang.Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mage-lang Sakir menyatakan, objek-objek wisata dipastikan lebih maju dan semakin ber-kembang, kalau dikelola perusahaan daerah (perusda)
Pengelolaan ini semestinya didukung sejumlah personel dan mumpuni. Yakni, mereka yang memiliki jiwa enterpreneur sekaligus jumlah memadai.”Sehingga bisa mengelola bidang usahanya secara pro-fesional, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan suasana yang menarik bagi wisatawan,” tegas Sakir kemarin (9/4).Namun, Sakit belum bisa me-mastikan apakah usulan pem-bentukan perusda tersebut bisa terlaksana. Mengingat masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. “Rencana ke arah situ (pembentukan perusda), tapi butuh kajian (fisibility study) dulu. Harapannya, kalau berben-tuk perusda, pengelolaan bisa maksimal dan optimal,” imbuh-nya.Selain itu,sejumlah per-timbangan melatarbelakangi usulan pembentukan perusda pengelola objek wisata yang ada di Kecamatan Sawangan itu. Seperti manajemen yang di-harapkan bisa lebih profe sional, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan pen dapatan yang diharapkan bisa lebih me-ningkat.
Terpenting, minimal objek wisata tersebut bisa ber-dayakan masyarakat setempat.”Rencana ini memang perlu kajian dulu. Jadi tidak bisa langsung dikelola perusda. Se-mua butuh proses yang teren-cana,” jelas politikus PDIP ini.Pemkab Magelang menilai wacana pengelolaan objek wisata Gardu Pandang Ketep Pass dengan model perusahaan daerah (perusda) belum segera di-realisasikan. Karena ada kon-sekuensi baik dan buruk yang mesti dipertimbangkan pihak eksekutif dan legislatif. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Ka-bupaten Magelang Edi Susanto mengatakan, wacana yang disam-paikan Komisi II akan melalui sejumlah tahapan.
“Sejauh ini, kami baru sampai tahap kajian atau fisibility study (FS). Melalui tahapan ini, kami bisa tahu tantangan dan pe-luangnya seperti apa, jika nanti-nya benar- benar dikelola dengan model perusda,” tukas Edi.Menurutnya, baik dikelola dengan model perusda maupun badan pengelola, keduanya me-miliki konsekuensi masing- masing. Melalui kajian yang dilakukan akan dipilih ke putusan yang terbaik.”Nanti, hasil FS akan dibawa ke sidang paripurna bersama Komisi II DPRD Kabupaten Magelang. Kalau sudah dise pakati atau disetujui kedua pihak, yakni eksekutif dan legislatif, baru diusulkan untuk dibuat perda,” katanya. (ady/hes/ong)