JOGJA – Rasa kecewa dialami oleh anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indo-nesia (REI) DIJ. Pasalnya, perse-tujuan Wali Kota Haryadi Suyuti melegalkan perizinan pembangu-nan rumah rusun (rusun) dalam bentuk peraturan wali kota (per-wal), bukan peraturan daerah (perda). REI DIJ menilai perwal tersebut tak memberikan per-lindungan, baik pada konsumen maupun pengembang.”Sebaiknya memang perda (pe-raturan daerah). Karena lebih men-jamin dan memberikan perlindu-ngan,” tandas Ketua DPD REI DIJ Nur Andi Wijayanto, kemarin (9/4).Andi menuturkan, kepastian perlindungan konsumen meru-pakan tuntutan mutlak. Terutama berhubungan dengan sertifikat strata title. “Jaminannya harus dalam bentuk perda,” pinta Andi.
Jika tetap dipaksakan dalam bentuk perwal, kata Andi, hal tersebut berisiko saat terjadi masalah. Pihak-pihak yang ter-kait, seperti pengembang, kon-sumen, dan pemberi izin tak bisa dikenai sanksi. “Kalau ter-jadi pelanggaran, bagaimana menertibkannya?” ucapnya se-tengah bertanya.Dia menegaskan, sebelum ada perizinan yang masuk ke Dinas Perizinan (Dinzin), akan sangat bijak jika pemkot maupun dewan berinisiatif untuk membuat perda. Apalagi, saat ini HS, sapaan Har yadi Suyuti, telah meneken tiga perwal yang semuanya terkait dengan perizinan mengenai rusun tersebut. “Siapa pun yang mengusulkan terserah. Kami harapkan, ada good will ke arah sana (membentuk perda),” terangnya.
Seperti diketahui, saat dewan dan eksekutif sepakat untuk mela-kukan pembahasan rancangan perda rusun, HS justru mengelu-arkan perwal. Perwal yang men-jadi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ini telah resmi mendapatkan tanda tangan dari wali kota.Ini menimbulkan keresahan dari kalangan dewan. Mereka mendesak Pemkot Jogja untuk tak memproses permohonan izin pembangunan rumah ber-tingkat tersebut. Sebelum pem-kot dan dewan mengesahkan bersama perda yang mengatur hal tersebut. “Sebaiknya memang tidak usah diproses setiap ada permohonan izin,” kata Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko be-berapa waktu lalu.Koko, sapaan akrabnya, me-negaskan, dengan keluarnya perwal tersebut, pemkot terke-san memaksakan.
Padahal, saat ini pihaknya baru akan mem-bahas perda tersebut bersama eksekutif. Senada dengan Koko, Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) Bambang Anjar Jalu-murti mengatakan, tahun ini, pihaknya merencanakan untuk bisa mengesahkan perda rusun. “Tapi, malah pemkot mening-galkan,” sesalnya.Sampai dengan awal April lalu, di Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja memang belum ma-suk permohonan untuk izin pembangunan apartemen dan kondotel di Kota Jogja. Tapi, di masyarakat, sudah menjadi ma-salah. Bahkan, masyarakat di sekitar tanah yang akan dibangun apartemen itu sudah mengeluh-kan ke Forum Pemantau Inde-penden (Forpi). (eri/ila/ong)