GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
SIDANG DI TEMPAT PERKARA: Pelaksanaan sidang di tempat atas perkara dugaan korupsi penjualan aset UGM beruapa tanah di Dusun Plumbon, Banguntapan, Bantul, kemarin (10/4).
JOGJA – Pengadilan Tipikor Jogja tak ingin mengulur-ulur pro-ses persidangan kasus dugaan korupsi penjualan aset UGM beru-pa tanah. Dalam sepekan ini, pengadilan menggelar sidang perkara tersebut hingga dua kali. Kemarin (10/4) majelis hakim yang diketuai Sri Mumpuni SH mela-kukan sidang di tempat, atau pe-meriksaan setempat (PS). Sebe-lumnya, pada Selasa lalu (7/4) sidang dengan agenda pemeriksa-an terdakwa.Sidang PS tersebut diadakan di tiga lokasi tanah yang masuk objek perkara, yaitu area lahan persil 41 dan 41 yang ada di Dusun Plumbon Desa Banguntapan, dan area lahan persil 180 Dusun Wonocatur, De-sa Banguntapan.”Sidang diskor, kita akan cek lo-kasi tanah yang masuk objek perkara,” kata Sri Mumpuni sesaat setelah membuka sidang di Peng-adilan Tipikor, kemarin (10/4).
Dalam sidang kali ini, jaksa meng-hadirkan saksi staf Pemerintah Desa Banguntapan Budi Waluyo, dan warga yang mengklaim seba-gai pemilik tanah di Dusun Wo-nocatur. Empat terdakwa juga turut hadir, yaitu Prof Susamto, Ken Suratiyah, Toekidjo, dan Tri-yanto. Mereka didampingi tim penasihat hukumnya dari kantor Augustinus Hutajulu SH. Sidang diawali dengan verifikasi data tanah persil 41 kemudian di-lanjutkan di persil 42. Kedua objek tanah tersebut berada di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan. Se-telah di Dusun Plumbon rampung, majelis hakim bersama jaksa dan para terdakwa menuju tanah per-sil 180 yang ada di Dusun Wono-catur, Desa Banguntapan. Suasana sidang di tempat berjalan lancar. Tak ada sanggahan atau keberatan, baik jaksa maupun terdakwa.”Saat ini tanah persil 180 memang sedang digugat di Pengadilan Negeri Bantul, karena ada sertifikat ganda,” kata Budi kepada majelis hakim.
Usai memastikan keberadaan tanah, rombongan kembali ke Pengadilan Tipikor untuk melan-jutkan persidang. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar lagi Selasa (14/4).Pada sidang sebelumnya. Terdakwa Prof Susamto mengaku tidak menge-tahui asal usul tanah persil 41 dan 41 di Dusun Plumbon, Banguntapan. Padahal, tanah UGM yang disidik Kejati DIJ tersebut diklaim sebagai milik Yayasan Fepertagama.”Kami tidak tahu asal usul tanah persil 41 dan 42,” kata Susamto menjawab pertanyaan majelis ha-kim yang menanyakan seputar asal usul tanah yang diklaim sebagai milik Yayasan Fapertagama apakah hasil pembelian atau hibah.
Menuruf Susamto, yayasan me-rasa memiliki tanah tersebut atas dasar informasi dari pengurus yayasan sebelumnya. Bahwa, yayasan memiliki sejumlah aset berupa tanah, tapi belum ada ser-tifikatnya. Keyakinan itu diper-kuat oleh dokumen leter C dari kelurahan Banguntapan. Sedang-kan untuk tanah persil 180 seluas 2.900, yayasan mengantongi buk-ti berupa hak pakai.”Saya percaya saja dengan para senior dan tim revitalisasi azet. Tahu-tahu kalau bermasalah yang di sini (pengadilan, red),” beber profesor bidang tumbuhan ini sambil tersenyum.Susamto menjabat sebagai dekan Fakultas Pertanian UGM pada 2000 hingga 2008.
Saat itu, ia sekaligus menjabat sebagai Ketua Yayasan Fepertagama. Pada 2000, Susam-to menerbitkan surat keputusan (SK) tim revitalisasi aset yayasan Nomor. 147/K/KGP/2002 tertang-gal 20 April 2002. Tim beranggotakan tiga orang yaitu Ken Sura-tiyah, Toekidjo, dan Triyanto. Sebelumnya, pada 1995, yayasan juga pernah membentuk tim yang dinamai panitia penelu-suran aset yayasan.”Tim yang dulu dan baru tugas-nya sama, hanya beda nama saja. Tugas tim menginventarisasi dan mengurus kepastian hukum aset yayasan terutama berupa tanah,” papar Susamto. (mar/jko/ong)