GUNAWAN/RADAR JOGJA PEDULI: Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi (kiri) ketika mengunjungi salah satu warga miskin di Sambirejo, Ngawen.
GUNUNGKIDUL- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul terus berupaya menekan angka kemiskinan. Tahun ini ada tiga program yang bakal digarap.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, tiga program penanggulangan kemiskinan itu adalah bantuan sosial warga, pemberdayaan masyarakat, dan usaha mikro kecil. “Pengelompokan ini diharapakan memberikan peran yang maksimal dan semakin jelas sasaran penerima,” kata Sri Suhartanta kemarin.
Dia menjelaskan, program bantuan sosial warga yang diberikan berupa jaminan kesehatan, atau pemberikan beras untuk warga miskin. Namun diakui, koordinasi antara TKPKD dengan SKPD terkait program tersebut belum berjalan maksimal. “Kami harus hitung dulu per SKPD. Sebab, datanya masih ada di masing-masing instansi,” ujarnya.
Menurut dia, anggaran TKPD tahun ini hanya Rp 40 juta. Meski minim, namun bukan menjadi masalah, sebab TKPKD berfungsi sebagai koordinator dalam penanggulangan. Sedangkan program akslerasi berada di SKPD terkait. “Selama ini fokus memang masih di masing-masing SKPD. Dengan perda ini maka semua bisa berperan, termasuk di dalamnya perangkat desa,” ujarnya.
Anggota Panitia Khusus VI DPRD Gunungkidul Heri Nugroho tidak mempermasalahkan masih kecilnya anggaran TKPKD. Fungsi tim itu, kata dia, hanya sebagai koordinator sehingga program yang dijalankan bisa benar-benar maksimal dan tepat sasaran. “Tidak masalah, karena action-nya sudah ada di masing-masing dinas,” kata Heri.
Namun anggota dewan yang ikut membahas Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut tidak menampik, koordinasi antara TKPKD dengan SKPD hingga sekarang belum maksimal. Kondisi tersebut dapat dilihat berapa jumlah dana yang digelontorkan pemkab. “Dananya masih terpisah-pisah di SKPD. Harusnya kalau sudah berjalan dengan baik maka jumlah tersebut bisa langsung keluar tanpa menunggu waktu lama untuk menghitungnya,” ujar politisi Golkar itu.
Heri berharap, pembuatan Perda tentang penanggulangan pemiskinan berdampak baik terhadap konsep yang akan dijalankan pemkab. (gun/din/mga)