MAGELANG – Sudah sepekan ini, keluarga Suradji, 58, penduduk Kampung Dudan RT 02/ RW XI, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan protes. Mereka memasang papan pengumuman bertuliskan tuntutan keadilan di tengah jalan lingkungan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena lahannya dijadikan jalan.
Bapak dua anak tersebut mengaku, terpaksa memasang sejumlah papan di sisi selatan atau depan rumahnya. Ia meyakini, tanah seluas 40 meter persegi tersebut milik keluarganya.
“Proses peralihan lahan teras rumah saya itu berawal pada tahun 1997. Lahan di belakang rumah seluas 200 meter persegi diminta warga buat jalan. Sebagai gantinya, Pak Lurah dan masyarakat berjanji memberikan lahan jalan satu meter di depan rumah saya menjadi hak saya,” ungkap Suradji kemarin (13/4).
Tak hanya dijanjikan lahan satu petak, yang semula dijadikan jalan setapak bagi warga kampung setempat, Suradji juga diiming-imingi pembuatan sertfikat tanah secara gratis oleh warga setempat. Namun, hingga beberapa tahun, janji tersebut tidak pernah dipenuhi.
“Akhirnya saya mengurus sertifikat itu sendirian pada tahun 2005. Sekarang kok tanah yang di depan mau diambil lagi. Terus terang saya keberatan,” keluhnya.
Ia mengemukakan, dalam sertifikat tersebut luasan tanah miliknya mencapai 135 meter persegi. Setahu Suradji, lahan seluas tersebut sudah termasuk teras yang pernah dijanjikan warga, sebagai ganti pembangunan jalan di belakang rumahnya.
“Makanya biar jelas, saya ada usaha untuk buat pondasi sebagai batas di teras depan. Soalnya, ada juga tetangga yang bangun rumah tanpa melihat batas tanahnya mana saja. Waktu buat pondasi tersebut, saya malah dilaporkan ke kelurahan (Kelurahan Tidar Utara) dengan tuduhan perusakan,” jelasnya.
Di Kantor Kelurahan, lanjut Suradji, ia dan istrinya sempat shock, karena petugas kelurahan menganggap luasan 135 meter persegi yang sesuai dengan sertifikat Suradji tidak termasuk dalam teras rumah yang sebelumnya difungsikan sebagai jalan.
“Istri saya pingsan mendengar kabar itu. Sampai rumah, saya pasang saja plang-plang ini, berharap ada keadilan terhadap saya. Memang, keluarga kami tidak mampu, tapi jangan terus didzalimi seperti ini,” keluhnya.
Surip, 48, istri Suradji mendukung langkah suaminya memasang plang keadilan di depan rumahnya, yang sampai saat ini masih difungsikan sebagai jalan umum.
“Keluarga kami sudah ikhlas lahannya dijadikan jalan hampir 200 meter persegi tahun 1997. Tapi yang depan juga jangan ikut-ikutan direbut. Kami orang kecil. Saya harap pemerintah bisa menolong kami,” harapnya.
Surip dan suaminya sempat mendatangi DPRD Kota Magelang. Mereka berharap diberi solusi terkait sengketa lahan miliknya dengan warga setempat. Ia berharap, dengan adanya bantuan dari wakil rakyat, masalahnya bisa segera terselesaikan.
“Kami mau pasang batas di lahan punya kami saja diancam mau dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perusakan. Saya bingung mau mencari bantuan siapa lagi,” keluhnya.
Saat mencoba mengkonfirmasi masalah ini ke Sunar, ketua RW XI, Tidar Utara, yang bersangkutan tidak ada di rumah. Dari keterangan beberapa tetangga, ia tengah bekerja di Pasar Tegalrejo. Demikian pula saat akan mengonfirmasi ke kantor Kelurahan Tidar Utara. Salah satu petugas menyebut, kepala Kelurahan Tidar Utara tengah menghadiri rapat paripruna di DPRD Kota Magelang.
“Yang tahu Pak Lurah. Kemarin pas dipanggil juga Pak Lurah yang menangani,” jelas Sekretaris Kelurahan Tidar Utara Yuni. (dem/hes/mga)