GUNAWAN/RADAR JOGJA
SPIRIT: Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi (tiga kiri) secara simbolis ikut melakukan tanam raya di Plumbungan, Putat, Patuk, kemarin (13/4)
GUNUNGKIDUL – Keberadaan petani sangat vital. Jika mereka protes dengan cara boikot tidak melakukan penanaman, maka kebutuhan pangan bakal kacau balau. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah berani dari pemerintah untuk mengintervensi mekanisme pasar.
“Sebenarnya mekanisme pasar bisa diintervensi oleh pemerintah. Namun, bukan pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutra (TPH) Gunungkidul Azman Latif usai menghadiri acara tanam raya di Plumbungan, Putat, Patuk, kemarin (13/4).
Dia menjelaskan, intervensi pemerintah pusat diperlukan supaya petani bisa diuntungkan. Hal ini terkait dengan fenomena tahunan yang sering terjadi. Ketika musim tanam terkendala dengan pupuk, sementara pada saat musim panen harga jatuh.
“Tugas kita untuk pupuk saat ini hanya sebatas pengawasan. Karena mekanisme tata niaga kita seperti itu, kita tidak memiliki kewenangan untuk memilih pengecernya siapa dan sebagainya,” ujarnya.
Dia melanjutkan, lebih-lebih mengenai mekanisme pasar menstabilkan harga hasil pertanian. Itu mekanisme pasar juga yang berlaku tingkat nasional. Sekali lagi, intervensi mengenai hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana mekanisme harga eceran terendah (HET) misalnya, itu diputuskan saja. Dengan konsekuensi beras bisa naik harganya. Tapi kita tidak memiliki kewenangan untuk itu kecuali pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi juga menyinggung persoalan lama mengenai kesulitan petani. Dalam kesempatan itu, pihaknya bertanya kepada penyelenggara acara tanam raya. “Ini pedang, dan pihak terkait dihadirkan apa tidak? Karena seperti kita ketahui bersama, persoalan petani itu klasik. Kesulitan pupuk pada musim tanam dan harga beras jatuh pada ketika musim panen,” kata Immawan.
Kondisi demikian, kata dia, cukup berbahaya jika petani sampai kecewa dengan pemerintahan. Permasalahan selalu berulang-ulang, namun belum ada bukti bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. “Kalu petani boikot menanam, Jokowi bisa lengser,” selorohnya kemudian disambut tawa peserta tanam raya. (gun/ila/mga)