JOGJA – Pemkot Jogja siap percepat pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak. Bahkan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) menjanjikan realisasi pembentukan PPNS Pajak, paling lambat akhir tahun ini.
Menurut HS, keberadaan PPNS Pajak menjadi kebutuhan mendesak, untuk menyidik wajib pajak (WP) yang terduga melakukan pengemplangan pajak. Terutama pajak hotel dan restoran yang mulai April ini telah menerapkan sistem online atau e-tax (electronic tax).
“Pajak bukan penghasilan yang disisihkan dan kemudian disetor ke kas daerah atau kas negara. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak. Semuanya harus melaksankan kewajibannya,” ujar HS, kemarin (13/4).
Ia menegaskan, karena pajak merupakan kewajiban, sehingga pemerintah bisa melakukan upaya paksa. Hal itu pula yang akan dilakukan pemkot dalam menertibkan pembayaran pajak hotel dan restoran yang baru tiga hotel menerapkan e-tax tersebut.
“Sesuai amanah undang-undang, pemerintah bisa memaksa warganya yang menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban,” tandasnya.
Selain sebagai upaya memaksa, keberadaan PPNS Pajak, juga untuk menekan kebocoran dari pajak hotel dan restoran. HS mentargetkan, setelah e-tax berjalan, PPNS segera terbentuk. “Target kami tahun ini terealisasi,” tambahnya.
Awal 2015 ini, pemkot sudah memberikan pelatihan kepada PPNS yang diambilkan dari Dinas Ketertiban (Dintib) untuk bisa membawa ke meja hijau pelanggar pajak. Tim tersebut akan dibekali mengenai pajak, sehingga bisa membuktikan adanya pelanggaran.
HS berharap, keberadaan tim tersebut bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Fokus utama pengawasan pembayaran pajak daerah pada tahun ini, adalah untuk wajib pajak hotel dan restoran.
Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri mendukung upaya pemkot tersebut. Apalagi, keberadaan PPNS ini sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah. “Hanya saja, tim ini harus diisi dengan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Nasrul mengatakan, ada ketentuan yang jelas terkait tugas dan fungsinya. Itu yang harus menjadi pedoman pemkot sebelum membentuk PPNS. “Agar tidak terjadi hal-hal yang justru berpotensi merugikan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menyebut, pelaksanaan electronic tax (e-tax) yang baru diikuti sejumlah wajib pajak hotel dan restoran bisa terus dikembangkan, sehingga bisa diikuti oleh seluruh wajib pajak. “Jika sistem ini bisa diikuti oleh semua wajib pajak, akan sangat baik,” tuturnya.
Jika pemkot benar menekan kebocoran pajak, kata dia, pihaknya akan mengajukan peningkatan PAD. Terutama dari pos anggaran pajak daerah. “Harus meningkat. Nanti, di perubahan, kami akan bahas bersama tim Badan Anggaran (Banggar),” lanjutnya. (eri/jko/mga)