RIZAL SETYO NUGROHO/RADAR JOGJA
MASIH ADA STOK: Sebuah minimarket di Kota Jogja masih menjual produk beralkohol kemarin (15/4). Mulai hari ini, minimarket tak boleh lagi menjual mihol maupun miras.
JOGJA – Meskipun telah ada edaran untuk larangan memperjualbelikan minuman beralkohol, tidak semua minimarket menarik minuman keras tersebut dari rak jualannya. Terbukti salah satu minimarket di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Jogja masih menjajakan bir merk Bintang di lemari pendinginnya, kemarin (15/4).
Minuman tersebut diletakkan di lemari pendingin sebelah pojok paling bawah dekat minuman bersoda. Dari pantauan koran ini, masih ada sekitar 10 botol minuman dengan kadar alkohol di bawah 5 persen di tempat itu. Namun demikian, pemilik toko membantah jika pihaknya masih memperjualbelikan minuman beralkohol di minimarketnya. “Saya tidak menanggapi, kalau sudah dilarang ya saya tidak berjualan,” ujarnya singkat, serta mengaku sibuk dan enggan ditanya lebih lanjut.
Sementara itu, beberapa minimarket di Kota Jogja sebagian besar telah menarik minuman beralkohol dari rak maupun lemari pendingin. Di minimarket Circle K Jalan Kotabaru, kepala toko Widya mengaku, dari manajemennya telah melakukan penarikan sejak hari Minggu (12/4) lalu. Menanggapi larangan itu, menurutnya, cukup berdampak dalam omzet minimarket tempatnya bekerja.
“Sudah tidak berjualan sejak hari Minggu, kalau mempengaruhi penurunan cukup terasa ya, sekitar 30 persen. Karena kalau di kota lebih banyak yang beli, lumayan banyak konsumennya,” ujar Widya kepada Radar Jogja.
Hal yang sama juga berlaku di Indomaret Point di kawasan wisata Jalan Malioboro. Pramuniaga minimarket setempat Yuli mengungkapkan, dari pihak manajemennya telah memberikan instruksi penarikan produk-produk beralkohol sejak akhir Maret lalu. Karena itu sejak awal bulan stoknya memang sudah tidak ada.
“Dari pegawai sih tidak berdampak apa-apa. Hanya mungkin konsumen banyak yang mengeluh, kok tidak berjualan lagi. Karena di sini kan kawasan wisata jadi banyak bule atau wisatawan yang mencari. Sehari bias sampai 20-an pembeli yang menanyakan,” terang Yuli.
Yuli mengatakan, surat edaran dari Menteri Perdagangan terkait larangan penjualan minuman beralkohol sudah ada sejak Februari. Dan selanjutnya diperintahkan per 16 April tidak lagi menyediakan minuman beralkohol di semua minimarketnya. “Kalau dari sisi omzet mungkin sekitar 20 persen penurunannya,” tambahnya.
Larangan penjualan produk beralkohol baik di minimarket yang kadarnya di bawah lima persen atau lebih, bisa jadi menjadi berkah bagi supermarket yang masih diizinkan untuk memperjualkbelikannya. Seperti yang dijumpai di supermarket di Malioboro Mall, Jalan Malioboro. Di belakang kasir, masih banyak produk beralkohol baik dalam bentuk botol maupun kaleng berbagai merk.
Hanya saja manajer supermarket tersebut tidak berkenan untuk diwawancari lebih lanjut. Tapi sebelumnya dari keterangan pramuniaga setempat mengakui jika terjadi peningakatan penjualan sejak beberapa hari belakangan. “Iya memang ada sedikit peningkatan, tapi yang tahu mungkin manajer,” kata pramuniaga yang enggan menyebutkan namanya.
Sementara itu, larangan minimarket menjual mihol dan miras sesuai Permendag No 06/M-DAG/PER/2015 yang berlaku hari ini (16/4) membuat perhatian serius Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja. Dinas yang membidangi penegakan perda ini pun memastikan akan meningkatkan pantauan terhadap minimarket-minimarket tersebut.
“Kami tingkatkan. Kalau ada yang menjual, kami tertibkan,” ujar Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidihartana kemarin. Tapi, untuk penegakkan ini ia meminta kepada masyarakat untuk aktif. Jika mereka mengetahui adanya minimarket yang menjual mihol dan miras tersebut, segera dilaporkan ke Dintib. “Kalau hanya mengandalkan petugas kami, jelas tidak akan efektif,” tambahnya.
Selama ini, lanjut Nurwidi, pihaknya memang kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mereka mengeluhkan terkait dengan adanya mihol dan miras yang dijual bebas. “Kami tindaklanjuti. Tapi, kalau mihol dengan kadar tertentu sebelumnya memang diatur,” jelasnya.
Di Sleman, peredaran mihol tak ubahnya narkoba. Makin diberantas, jaringannya justeru semakin menggurita. Tak kurang-kurang Satpol PP Sleman melakukan operasi mihol. Bahkan, sampai menyentuh warung-warung kelontong di pedesaan. Ironisnya, para pengusaha toko modern justeru nekat menjual minuman memabukkan itu.
Sejak Januari 2015, Satpol PP melakukan 10 kali razia mihol. Hasilnya, tak kurang seribuan botol disita. Paling banyak saat Satpol PP menggasak mihol impor di dua tempat hiburan di Jalan Magelang pada 18 Maret. Aparat menyita 441 botol berbagai merek. Sebagian besar jenis whisky berkadar alkohol rata-rata 40 persen. Itu termasuk mihol golongan C (kadar alkohol 20-55 persen), yang dilarang beredar di wilayah Sleman.
“Ya, hanya itu yang kami sita. Golongan C hanya boleh dijual di kawasan bandara,” jelas Kabid Penegakan Perundang-undangan Ignatius Sunarto kemarin (15/4). Sepuluh pelanggar telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman.
Jauh sebelum ada permendag, Pemkab Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Perdagangan, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Ternyata, perda jauh lebih ketat. Bukan hanya menyasar toko modern. “Sebelum ada permen, kami sudah melakukan penindakan. Dasarnya perda,” lanjutnya.
Perda mengatur penjualan mihol dalam tiga kategori. Golongan A boleh dijual di semua hotel serta pub, kafe, dan restoran berlogo talam kencana atau selaka (tanda garpu perak), yang saat ini ditandai dengan logo bintang. Baik yang menyatu atau terpisah dengan hotel. Itupun, mihol harus diminum di lokasi. Tak boleh dibawa pulang.
Sedangkan mihol golongan B (kadar alkohol 5-20 persen) hanya boleh dijual di pub, kafe, rumah karaoke, dan restoran bintang, serta hotel bintang 3 ke atas. Golongan ini juga harus dikonsumsi di tempat.
Nah, khusus golongan C hanya boleh dijual di satu lokasi. Yakni, di toko atau rumah makan bebas bea, yang biasanya berada di area bandara. “Hotel bintang lima saja nggak boleh jual golongan ini,” ungkap Sunartono.
Pelanggaran banyak terjadi lantaran rumah makan atau kafe nekat menjual mihol golongan C. Meskipun, pengusaha bersangkutan mengantongi izin untuk mihol golongan A atau B. Itupun banyak izin yang telah kadaluwarsa.
Terkait larangan penjualan mihol di minimarket, Sunartono memastikan tak ada toko modern berjejaring yang berani menjajakan minuman setan itu. Termasuk di supermarket maupun mal-mal.
Sementara di Bantul pemberlakuan Permendag mulai hari ini tak terasa berat bagi pemkab. Sebab, sejak tahun 2012 pemkab memang telah intens melarang peredaran dan penjualan mihol, baik di perhotelan maupun minimarket.
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul Anjar Arintaka menuturkan, sejak tiga tahun lalu pemkab telah memiliki Perda No.2/2012 tentang Pengawasan Pengendalian Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Mihol. Sejak itu pula pemkab komit memerangi peredaran miras. “Kita rutin melakukan razia miras,” terang Anjar di kantornya, kemarin (15/4).
Razia ini tak hanya menyasar para penjual miras ilegal. Tetapi, minimarket yang ditengarai menjual miras juga menjadi target razia ini. Seringnya, berbagai razia miras yang dilakukan Satpol PP ini sebagai tindaklanjut dari adanya laporan masyarakat. “Dibanding penjual ilegal, jumlah minimarket yang masih nekat menjual miras memang sedikit,” ujarnya. (cr3/eri/yog/zam/laz/mga)