SLEMAN- Pemkab Sleman sepertinya tidak mendengar aspirasi para kepala dukuh, dengan tetap mengesahkan Peraturan Bupati No 7/ 2015 tentang Tun-jangan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Padahal, pada 18 Februari lalu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Mardiyana berjanji meng-akomodasi usulan para kepala dukuh ini. Sejak saat itu Paguyuban Dukuh Sleman “Cokropamungkas” berkali-kali meminta panitia penyusun draf perbup untuk merevisi pasal yang mengatur tentang pem-bagian tanah pelungguh dan pengarem-arem. Merasa kepentingannya tidak diakomodasi, kemarin (17/4), Cokropamungkas kembali men-datangi Bagian Pemdes Setda Pemkab Sleman untuk mendesak pencabutan perbup.
Mereka menuntut Bupati Sleman Sri Purnomo mencabut perbup. “Kalau dibiarkan, ini akan menjadi dasar bagi desa-desa untuk menghitung pelungguh,” sesal Ketua Cokropamungkas Sukiman Hadiwijaya usai me-nemui tim perumus perbup.Sukiman menegaskan, perbup tidak relevan dengan Peraturan Gubernur DIJ No 112/ 2014. Sebab, pada pasal 14 disebutkan, kewe-nangan pengelolaan tanah kas, pelungguh, dan pengarem-arem diserahkan pada desa. Artinya, desa berwenang menentukan pembagian jatah, yang dikukuhkan melalui peraturan desa (perdes). Namun, perbup justru menyebut rinci pembagian tanah pelungguh.
Yakni untuk kepala desa 7 bagian, carik (sekretaris desa) 5, kepala bagian 3, dan dukuh 2. Klausul itu hanya menyitir pasal pada Perda No 9/ 2003. Perbup tersebut juga dianggap bertentangan dengan UU No 6/ 2014 tentang Desa. Salah satu klausulnya menyebutkan, pen-dapatan tetap pelaksana teknis dan unsur pemangku wilayah sekurang-kurangnya 50 persen dari penghasilan kepala desa. Ketentuan itulah yang berlaku saat ini.Nah, setidaknya ketentuan itulah yang diharapkan oleh para kepala dukuh, sebelum ada revisi soal pembagian jatah pelungguh. Selama ini, para kepala dukuh rata-rata mengelola tanah sekitar 12.500 meter persegi. Dengan porsi yang ditetapkan dalam perbup, sudah tentu lahan itu akan menciut. “Intinya soal kewenangan membagi pelungguh itu yang harus ditarik,” tegasnya.
Wakil Ketua Cokropamungkas Sukarjo menambahkan, tanah kas dan pelungguh adalah milik Sultan. Karena itu, kewenangan pengaturannya harus dikembali-kan kepada Sultan, yang juga merangkap sebagai gubernur. Sukarjo mengakui jika diserah-kan ke setiap desa,pembagian tanah pelungguh bagi dukuh akan berbeda-beda. Kendati begitu, dia berharap, pemerintah menetapkan rujukan aturan yang bisa diterima semua pihak. “Selama menunggu revisi Perda No 9/2003, gunakan dulu ketentuan dalam undang-undang,” pintanya.Bupati Sri Purnomo berjanji, aspirasi para kepala dukuh akan menjadi masukan dalam perbup. Selain itu, juga mem-pertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (yog/din/ong)