JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyerahkan proses penanganan tambak udang di pesisir selatan Bantul kepada Bupati Sri Surya Widati. Terlebih keberadaan tambak udang ter-sebut juga bertentangan dengan Perda DIJ No 2/2010 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wi-layah (RTRW) kawasan sepadan pantai selatan difungsikan sebagai kawasan lindung.”Wewenang penindakan ada di kabupaten. Ti-dak semua harus provinsi. Ya ditertibkan saja kalau menyalahi,” ujar gubernur usai rapat pa-ripurna pengesahan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Pe-lestarian Habitat Alami, di DPRD DIJ, kemarin (20/4). Menurut gubernur, Bupati Bantul juga sudah akan melakukan tindakan tegas. Meski diakuinya, kawasan pesisir pantai selatan merupakan tanah Sultan Ground (SG). Selain itu sebagian usaha tambak udang sebagian juga terkena proyek na-sional pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS), sehingga harus dibebaskan. “Sebagian juga terkena JJLS dan itu tanah SG kok, pasti tetap akan ditertibkan,” tegas dia.
Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Peng-elolaan Lingkungan Hidup Anwar Hamid menga-ku menemukan banyak kejanggalan saat rom-bongan pansus berkunjung ke pesisir pantai Bantul beberapa waktu lalu. Seperti banyak lahan tambak udang menerjang kawasan zona lindung. Kondisi itu ditemukan di sepanjang pesisir pan-tai, mulai dari Kecamatan Kretek, Sanden hingga Srandakan di Kabupaten Bantul. “Itu belum yang berada di wilayah Kulonprogo,” ungkapnya.Selain itu politisi PKB ini juga menemukan fakta, hanya satu tambak udang yang berizin. Padahal terdapat banyak tambak udang di se-panjang pesisir selatan Bantul. Hal yang juga dikhawatirkan tidak dilengkapi Instalasi Peng-elolaan Air Limbah (IPAL) sehingga limbah yang dikeluarkan mengancam lingkungan sekitar. Dengan disahkannya Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan da-pat menjerat para pelanggar. “Ada waktu setahun untuk melakukan sosialisasi dan itu akan dimak-simalkan,” tegasnya. (pra/laz/ong)