JOGJA – Kesadaran kaum perempuan di Kota Jogja untuk me- laporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) me ngalami peningkatan. Ini terlihat dari jumlah kejadian yang ter laporkan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender
Dari catatan UPT yang berkan-tor di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Jogja ini, angka kekerasan yang menimpa kaum perem-puan selama 2014 mencapai 550 kasus. Sedangkan kekerasan yang menimpa kaum laki-laki men-capai 50 kasus. Koordinator UPT Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Jogja Anik Setyawati Saputri menjelaskan, kesadaran dan keberanian kaum perempuan sudah cukup baik. “Untuk Kota Jogja, di tingkat kecamatan juga sudah terbentuk forum korban kekerasan agar penanganannya lebih cepat,” ujarnya kemarin (20/4)Anik menjelaskan, sebelum tumbuh kesadaran dari kekera-san berbasis gender ini, warga masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi. Tapi kini setelah dilakukan sosialisasi dan pela-tihan terkait penanganan korban kekerasan, warga sudah berani melaporkan. “Apalagi dalam UU, setiap yang mengetahui wajib melaporkan,” jelasnya.
Di Kota Jogja, bagi korban KDRT sekarang lebih mudah mengak-ses advokasi. Mereka sudah bisa melaporkan terjadinya ke-kerasan dari tingkat wilayah. “Di kelurahan, kecamatan atau ke kami. Ada layanan konselor dan advokasi,” kata Anik. Kekerasan yang bisa dilaporkan ini, menurutnya, beragam. Tak melulu hanya soal kekerasan dengan fisik saja. Kaum perem-puan yang biasanya menjadi korban kekerasan psikis dan penelantaran pun bisa mengak-ses advokasi ini. “Karena seha-rusnya mereka menjadi tanggung jawab dari kepala keluarga. Jadi bisa dilaporkan,” tandasnya.
Diungkapkan, data kekerasan di Kota Jogja terus mengalami peningkatan. Bukan dari sisi jumlah, tapi dari segi pelaku kekerasan.Dulu kekerasan cen-derung dilakukan kepada orang dewasa ke anak-anak maupun kekerasan di lingkup keluarga. Kini kekerasan sampai pada pelaku anak dengan korban anak.”Kekerasan dengan pelaku anak-anak ini muncul karena faktor pendidikan dan penggu-naan teknologi informasi se-perti dari game, tontonan dan media sosial yang tidak di-dampingi. Pernah ada kasus kekerasan dengan pelaku dari ke-nalan di media sosial,” tuturnya.Dia mengatakan dari kasus kekerasan yang masuk itu tidak semuanya diselesaikan secara hukum.
Terutama kasus dengan pelaku anak-anak. Selain itu dari permintaan korban terkadang hanya minta dimediasi. Namun jika dibawa ke UPTJa-ringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender yang berada di bawah Kantor Pem-berdayaan Masyarakat dan Pe-rempuan (KPMP) Kota Jogja itu siap membantu. “Biaya perkara ke pengadilan bagi korban ke-kerasan akan ditanggung pem-kot dengan dana dari APBD,” tambahnya.Sosialisasi kerumahsakit, to-koh masyarakat dan kepolisian terkait penanganan korban ke-kerasan juga dilakukan. Meng-ingat penanganan korban keke-rasan di rumah sakit misalnya, perlu penanganan khusus.Kepala Kantor KPMP Lusi Ira-wati menjelaskan, Pemkot Jog-ja akan membiayai semua korban kekerasan. Dari mulai penanga-nan di rumah sakit, biaya perka-ra di pengadilan, sampai pen-dampingan. “Di Kota Jogja sudah ada peraturan wali kota yang mengatur pembiayaan ini,” kata Lusi. (eri/laz/ong)