AHMAD RIYADI/RADAR JOGJA
TANTANG PERCEPAT SIDANG: Tersangka dugaan korupsi program larasita, Sagiyo Hadi Sumarto, saat konsultasi dengan panasihat hukumnya, Aida Dewi SH, di tengah persidangan di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (21/4).
JOGJA – Tersangka dugaan korupsi program Layanan Rakyat Sertifi-kasi Tanah (Larasita) sebesar Rp 87.100.000, Sagiyo Hadi Sumarto, didakwa pasal berlapis. Yakni, pa-sal 2, 3, dan 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Suwarno SH, mantan kepala Bagian Pemerintahan Desa Trimulyo, Jetis, Bantul tersebut di-nilai ikut bertanggung jawab atas penarikan biaya pengurusan tanah pada program larasitadi desa setem-pat pada 2011-2013.”Atas perbuatan terdakwa menim-bulkan kerugian negara sebesar Rp 87.100.000,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Setiono SH saat mem-bacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (21/4).
Setiono menguraikan, dalam pro-gram larasita tersebut, terdakwa se-bagai ketua I. Pembentukan kepani-tiaan program larasita tidak diikuti peraturan desa (Perdes). Selain itu, panitia menarik biaya kepada ma-syarakat. Besaran biaya bervariasi tergantung status tanah, apakah wa-risan, konversi, dan lain sebagainya. “Terdakwa juga menarik biaya tam-bahan kepada warga yang ikut program larasita,” terang Setiono.Sebagai ketua program larasita, Sagiyo dinilai tidak melibatkan pa-nitia lain. Sebab, sebagian besar uang biaya pengurusan sertifikat tanah yang dipungut dari warga dibawa terdakwa, bukan bendahara panitia larasita maupun bagian keuangan Pemdes Trimuulyo.”Surat keputusan lurah tentang program larasita juga tidak pernah disampaikan ke bupati Bantul.
Bah-kan, Perdes tentang Program Lara-sita baru dibuat setelah ada teguran dari inspektorat Bantul,” bebernya.Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Suwarno memberi-kan kesempatan kepada Sagiyo untuk berkonsultasi ke penasihat hukumnya, Aida Dewi SH terkait eksepsi. Setelah berkonsultasi, Sagiyo menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.Alasannya, ia belum mengerti pro-ses persidangan dan belum pernah berkomunikasi dengan pengacara, karena berada di Lapas Wirogunan. Bahkan Sagiyo meminta kepada ma-jelis hakim agar mempercepat proses persidangan terhadap dirinya se-minggu dua kali. Namun permin-taan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena ada banyak perkara yang harus ditangani.
“Saat pembentukan panitia, saya tidak diundang. Tidak ada pa-nitia pun, kabag pemerintahan tetap mengurusi proses sertifikasi tanah. Biar cepat selesai, langsung peme-riksaan saksi saja,” tantang Sagiyo. Selain Sagiyo, perkara ini juga telah menyeret mantan Kepala Desa Tri-mulyo, Jetis, Mujono. Bahkan, Mujono lebih dulu diadili dan dijatuhi huku-man penjara selama satu tahun tiga bulan, dan membayar denda Rp 50 juta atau subsider satu bulan kurungan. (mar/jko/ong)