JOGJA – Pro kontra larangan penjualan minuman beralkohol (mihol) di minimarkert terus bergulir. Sebagai instansi penegak hukum, Polda DIJ akan menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Sebab, aturan itu berlaku serentak mulai 16 April 2015. Sebagai bentuk respons, secepatnya Polda DIJ se-gera mengumpulkan para kapolresta, kapolres, dan kapolsek se-DIJ untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Selanjutnya, polisi akan menggelar ope-rasi di semua minimarket dan warung-warung se-DIJ.Permendag akan kami tegakkan. Itu aturan negara dan harus ditaati oleh semua warga Indonesia.
Suatu ketika nanti kami akan adakan operasi,” kata Kabag Humas Polda DIJ AKBP Anny Pujiastuti kemarin.Namun demikian, untuk menegakkan Permendag itu Polda DIJ tak sendiri. Untuk efektivitas pemberantasan mihol, Polda DIJ akan melibatkan Pemprov DIJ, Pemkab dan Pemkot se-DIJ. Sebab, pemberantasan peredaran dan penggunaan miras bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi seluruh institusi pemerintah dan masyarakat. “Tapi kami minta masyarakat untuk tidak menggunakan kekerasan. Kalau ada penjualan miras segera lapor ke polisi, jangan main hakim sendiri,” ingat Anny.Disinggung kekhawatiran masyarakat bahwa peng-gemar mihol akan beralih ke minuman keras oplo-san, Anny menjelaskan larangan penjualan mihol tidak hanya berlaku bagi toko modern saja, tapi juga ditujukan kepada para pemilik warung kelon-tong dan sebagainya.
Apabila masyarakat menge-tahui ada pemilik warung menjual mihol/miras oplosan, segera lapor ke polisi. Pegiat antimiras, Ghodi Nur Hamidi menyambut baik atas Permendagitu. Ia berharap pengusaha minimarket, supermarket, warung, dan semua per-tokoan tidak menjual mihol. Sebab, mihol dapat merusak generasi muda Indonesia. “Jika ada yang nekat jual miras dan polisi tidak bertindak, maka kami siap bergerak,” tegas Ghodi yang juga ketua Gerakan Anti Maksiat (GAM). (mar/laz/ong)