MAGELANG – Aturan pemerintah berupa Permendag Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman membuat pusing Pemkot Magelang. Karena, larangan pemerintah pusat soal penjualan minuman keras (miras) dengan kadar alkohol golongan A di minimarket tersebut bertentangan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol.
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang mempunyai tugas tidak sekedar mengawasi peredaran miras di minimarket. Tetapi, mulai berpikir soal merubah beberapa pasal dalam perda.
“Menanggapi Permendag baru tentang miras ini, kami akan mengajukan draft revisiPerda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol. Biar nanti sinkron dengan aturan pemerintah pusat,” ungkap Kepala Diskoperindag Kota Magelang Isa Ashari kemarin (22/4).
Isa mengemukakan, Perda Nomor 16 Tahun 2002 yang dimiliki Kota Magelang hanya membatasi penjualan miras golongan B (5-20 persen alkohol) dan golongan C (20-50 persen alkohol). Sementara untuk golongan A (di bawah 5 persen) masih bebas diperjualbelikan di minimarket maupun warung-warung.
“Karena itu, kami harus segera sesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat. Targetnya, tahun ini sudah tuntas. Untuk sementara, minimarket tetap tidak boleh jual miras jenis apapun,” tegasnya.
Hingga kini, Diskoperindag juga belum menemukan adanya penjualan minuman beralkohol golongan A di 20 minimarket yang ada di Kota Magelang. Dari informasi yang diperoleh, sebagian besar toko modern tersebut sudah menarik miras. Seperti, jenis bir sebelum Permendag diundangkan pada 16 April lalu.
“Setelah ini kami lakukan jemput bola dengan cara memberi pembinaan pada pengusaha ritel modern, khususnya minimarket agar tidak menjual lagi miras jenis apapun. Kalau pembinaan tidak dijalankan, ya kami beri tindakan tegas nanti,” ancamnya.
Mantan Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) ini mengapresiatif aturan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Sebab dimungkinkan, hal itu bisa mengurangi tindakan anarkis yang biasa dipicu pengaruh minuman keras tersebut.
Pantauan di sejumlah minimarket, tidak lagi terlihat produk minuman alkohol. Hanya menyisakan merek serupa bir, namun komposisinya tidak mengandung alkohol alias nol persen.
“Sudah ditarik beberapa waktu lalu. Sekarang enggak jual lagi yang ada alkoholnya. Enggak boleh, takut bahaya,” ungkap Yuni, karyawan minimarket di Jalan Perintis Kemerdekaan, Magelang Utara.
Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang Waluyo berharap, Diskoperindag memberi tindakan tegas bila masih didapati minimarket yang menjual miras. Karena miras dengan kadar alkohol rendah tetap saja bisa memberi pengaruh negatif.
“Kalau ada indikasi pelanggaran, Diskoperindag langsung melaporkan ke Satpol PP untuk penindakan,” pintanya.
Waluyo mengemukakan, Permendag Nomor 6 Tahun 2015 bisa langsung dijadikan rujukan payung hukum di lapangan. Meski saat ini, Kota Magelang masih memiliki Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol yang membolehkan minuman beralkohol golongan A (di bawah 5 persen) dijual di minimarket.
“Namun kami punya aturan tentang ketertiban umum. Jadi ya tetap mengacu aturan Permendag. Lagian, pengajuan raperda miras sudah masuk dan segera dibahas di dewan,” katanya.(dem/hes/mga)