GUNUNGKUDUL – Formulasi pem-bagian Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami perubahan. Itu terjadi pada besaran nominal yang bakal diterima masing-masing desa. Sebagian desa mendapatkan tambahan anggaran, namun ada juga desa yang mendapat pengurangan.Pejabat Sementara (Pjs) Kades Semanu Budi Setiyono mengatakan, pada penghitungan lama, wilayahnya di-rencanakan mendapat alokasi sebesar Rp 737 juta. Namun dengan adanya penghitungan baru, maka jumlah yang diterima menjadi Rp 355 juta atau berkurang sekitar Rp 382 juta.”Dampak pengurangan tersebut, perangkat desa diharuskan melakukan perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapaatan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut harus disesuaikan dengan dana yang dimiliki,” kata Budi, kemarin (22/4).
Pihak desa juga akan melakukan pendataan ulang terhadap program yang rencananya dilaksanakan tahun ini. Sementara untuk program yang terpaksa harus dihapus, akan mendapatkan prioritas di tahun berikut. “Jelas harus diubah, dan teknisnya akan diterapkan di APBDes Perubahan,” bebernya.Dia mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya pengu-rangan tersebut. Sebagai pelaksana di satuan tingkat paling bawah, dia akan menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. “Aturan menyebut seperti itu,” terangnya.Situasi berbeda dialami Desa Wonosari. Wilayah ini diuntungkan lantaran penghitungan awal, desa tersebut hanya mendapat alokasi Rp 40 juta. Namun dengan adanya perubahan tersebut maka ada kenaikan menjadi sekitar Rp 300 juta. “Tapi ini masih sebatas informasi, sebab hingga saat ini juga belum menerima pem-beritahuan secara resmi,” kata Kades Wonosari Tumija.
Kepala Bagian Administrasi Peme-rintahan Desa Sekretariat Daerah Gunungkidul Siswanto mengaku masih menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum dalam proses pencairan dana desa. “Setelah peraturan itu turun, akan diperkuat lagi dengan dibuatkannya Peraturan Bupati,” ujarnya.Dia menjelaskan, perubahan tersebut terjadi karena pembagian dana desa tidak lagi dibagi berdasarkan beberapa indikator. Misalnya saja dari luas desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan kondisi geografis. Melainkan, sekitar 90 persen yang diterima kabupaten akan dibagi merata di seluruh desa. “Jika menggunakan perhitungan ini, maka setiap desa menerima dana antara Rp 300 sampai Rp 350 juta. Untuk jatah di Gunungkidul juga naik, dari Rp 41,3 miliar menjadi Rp 46,1 miliar,” ungkapnya. (gun/ila/ong)