GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA KEMBALINYA RUANG PUBLIK: Larangan bus masuk kawasan Njeron Beteng menjadikan Alun-Alun Utara kini kembali berfungsi sebagai ruang publik. Para siswa pun bisa leluasa berolahraga, karena sebelumnya kalah oleh bus-bus yang parkir.
JOGJA – Sebagai kawasan cagar budaya, Keraton Jogja memang perlu penataan. Tak hanya larangan untuk bus delapan seat ke atas masuk ke Njeron Beteng. Pemkot Jogja juga perlu memikirkan tahapan untuk menjadikan kawasan cagar budaya itu sebagai semi pedestrian.
“Artinya, perlu penambahan infrastruktur untuk pejalan kaki,” tutur peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral)UGMFajar Saumatmaji kemarin (21/4).
Ia mengatakan, sebagai kawasan cagar budaya memang harus dipikirkan penataan lalu lintas (lalin)-nya. Pemkot pun tak cukup hanya dengan melarang bus-bus besar. Tapi, juga harus memiliki konsep besar terkait lalu lintas di kawasan itu. “Misalnya, karena daerah wisata bisa dibuat drop zone. Juga memperbanyak meeting point,” tambahnya.
Kebijakan ini, lanjut Fajar, juga harus sudah mulai disosialisasikan ke semua pihak. Baik warga, pelaku ekonomi, maupun wisatawan. Ini agar konsep besar yang telah menjadi kebijakan bisa tercapai.
Jika telah memiliki konsep besar ini, menurut Fajar, arah pembangunan harus selaras dengan tujuan itu. Bukan hanya parsial-parsial. Atau kebijakan responsif dari masalah sosial yang terjadi.
“Kalau memang menjadikan kawasan cagar budaya semi pedestrian, jangan banyak memberikan ruang parkir. Itu sama saja membuka akses seluas-luasnya bagi kendaraan pribadi,” jelas Fajar.
Parkir kendaraan, lanjutnya, cukup satu saja. Itu untuk menampung kendaraan dari wisatawan yang berkunjung ke Keraton. Kemudian, dari tempat parkir itu, diberikan akses seluas-luasnya untuk kendaraan nonmesin.
“Bisanya membuatkan jalur khusus pesepeda dengan disiapkan sewa sepeda. Becak dan andong diberikan fasilitas seluas-luasnya. Pokoknya, dibuat nyaman wisatawan tanpa harus menggunakan kendaraan bermesin,” usulnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Johanes Marbun menegaskan, penghargaan cagar budaya memang wajib dilakukan. Pemkot pun berkewajiban untuk memahamkan semua pihak akan pentingnya cagar budaya ini. “Agar cagar budaya bisa dinikmati, memang seharusnya kendaraan pelan. Bukan bermesin,” tandas Marbun.
Ia mencontohkan, di luar negeri kawasan cagar budaya ini biasanya menjadi daerah pedestrian. Akses kendaraan bermesin pun sangat terbatas. “Di luar negeri, penghargaan terhadap cagar budaya sangat tinggi. Tidak sembarangan kendaraan bisa bebas lewat,” terang Marbun.
Saat ini, Pemkot Jogja tengah mengevaluasi uji coba larangan bus masuk ke Keraton. Pada 13 Mei mendatang, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menargetkan, evaluasi tersebut telah selesai. “Sudah harus ada hasilnya,” tandas HS, sapaan akrabnya.
Tak hanya pemkot, DPRD Kota Jogja yang menerima aduan pelaku pariwisata yang mengeluhkan larangan bus masuk Njeron Beteng pun juga melakukan langkah serupa. Dewan sekarang masih memanggil pihak-pihak terkait. Dari warga sekitar, pelaku pariwisata, Dinas Perhubungan, sampai Keraton.
Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menargetkan, selama sebulan mendatang sudah ada titik temu mengenai masalah tersebut. “Kami targetkan, solusi ini bisa diterima semua pihak. Tanpa harus ada yang merasa keberatan,” ujarnya. (eri/laz/mga)