JOGJA – Akibat hujan lebat yang terjadi Rabu (22/4) malam, sedikitnya 27 titik infrastruktur di wilayah DIJ rusak. Kerusakan, umumnya ambrol dan longsor, antara lain menimpa bangunan rumah, jembatan, talud, dan tanggul.
KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Gatot Saptadi mengatakan, dampak hujan lebat Rabu (22/4) malam, paling tidak mengenai 27 titik, sehingga air luapan masuk di pemukiman warga dari sungai-sungai yang melewati Kota Jogja, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo.
“Sekarang kita masih melakukan inventarisir, sementara ini kerusakan paling parah ada di Turi, untuk gorong-gorong dan jembatan kecil yang terbongkar hingga enam meter,” jelas Gatot di sela sela Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2015 di Hotel Inna Garuda, kemarin (23/4).
Meskipun begitu, peristiwa ini belum sampai dikategorikan darurat banjir, karena belum menjadi bencana yang meluas dan penangannya segera ditangani. Pihaknya telah berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Tidak perlu sampai membentuk tim khusus karena masing-masing daerah sudah mempunyai posko. “BPBD di kabupaten dan kota sudah memiliki tim sendiri, kami hanya membantu,” jelasnya.
Menurut dia, banjir kali ini dimungkinkan karena berkurangnya daerah resapan di DIJ. Perbandingan air yang meresap dan tidak meresap, ternyata kurang berimbang. Selain itu, alur sungai juga terganggu, sehingga tidak bisa memenuhi dengan debit tertentu. “Saya justru hati-hati terkait lahar hujan, jangan-jangan sedimen di Gunung Merapi ikut terbawa turun,” ungkap Gatot.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIJ Rani Sjamsinarsi mengatakan, data sementara kerusakan terparah akibat banjir kemarin adalah putusnya jembatan Pules di Donokerto Turi Sleman. Pihaknya akan membuat jembatan darurat Bailey. “Yang penting segera tersambung dulu, karena itu jalan Provinsi, ujar Rani yang memperkirakan perbaikan butuh waktu hingga dua minggu.
Selain jembatan putus, Dinas PUPESDM juga terus mendata infratruktur lainnya yang rawan jebol. Di antaranya adalah bendungan Dadapan di Sendangtirto Berbah Sleman. Saat ini bendungan tersebut juga sudah tidak dialiri air karena sudah sangat rawan. Selain itu juga terus mendata kerusakan pada jalan atau jembatan lain. “Konsentrasi kami perbaikan jalan dan jembatan, untuk pemukiman itu urusannya Kabupaten dan Kota,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi, begitu mendapati laporan banjir di sejumlah wilayah di DIJ, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Beradasarkan data sementara yang masuk ke Dinsos DIJ, jumlah pengungsi di Kota Jogja mencapai 601 kepala keluarga (KK) dengan total 1.943 jiwa. Sementara di Bantul, terdapat 218 KK dengan 872 jiwa. “Ini data sementara, karena mungkin ada yang belum terdata,” ujar Untung.
Banjir yang melanda beberapa wilayah di Jogja juga sudah didengar oleh Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut Sultan kewenangan penanganan berada di kabupaten dan kota, kalau tidak mampu mengatasi baru berkoordinasi dengan Provinsi. Meski sudah tahu terjangan air yang merendam beberapa wilayah di Kota, Sultan sempat menyatakan kekecewaanya pada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang tidak langsung memberi informasi. “Jam 12 (24.00) tak telpon tapi ra disaut oleh Pak Wali, mungkin Pak Wali sedang pergi,” ujar Sultan.
Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono (IP) mengatakan, berdasarkan catatan Kimpraswil Kota Jogja, kerusakan infrastruktur hampir merata di semua sungai besar di Kota Jogja. “Kerusakan tersebut didominasi kondisi talud yang ambrol,” katanya.
Kerusakan talud antara lain menimpa bantaran Kali Code, dan Kali Gajahwong. Sedangkan di Kali Winongo yang mayoritas belum dibangun talud, mengalami longsor.
Di Kali Code, kerusakan paling parang terjadi di Kecamatan Pakualaman. Tepatnya di Jagalan dan Juminahan yang mengancam rumah warga. Bahkan, rumah warga kondisinya sampai retak-retak, karena tanah di bawahnya amblas tergerus derasnya aliran air hujan.
“Kami was-was jika nanti terjadi banjir,” kata Rejeki Kusmini, warga Jagalan Purwokinanti Pakualaman.
Rejeki bercerita, luapan air dari SAH yang merendam rumah warga itu merupakan yang paling besar selama 20 tahun terakhir. Ia membandingkan dengan banjir lahar dingin pascaerupsi Merapi 2010 silam.
Menurutnya kondisinya lebih parah hujan kemarin. Karena, saat banjir lahar dingin yang lalu, air SAH tak begitu besar. Sedangkan tahun ini akibat sumbatan sampah dan material lain, SAH yang seharusnya langsung masuk ke sungai, tersendat dan meluap sampai ke permukiman warga.
Dinas Kimpraswil juga mencatat, di sepanjang Kali Code, sedikitnya ada lima titik lain selain di Jagalan dan Juminahan. Talud di Tegalpanggung, Susryatmajan, Bintaran, Sorosutan, dan Wirosaban, mengalami kerusakan serupa.
Satu titik yang sudah terindentifikasi di Muja-Muju. Di sini, kerusakan talud mengancam permukiman warga. Bahkan, kini kondisinya, air sungai langsung menghantam permukiman warga.
Kerusakan yang cukup meluas ini, menurut IP, akan dikoordinasikan dengan Pemprov DIJ. Sebab tak hanya Kota Jogja yang mengalami kerusakan infrastruktur. Di kabupaten lain di DIJ juga mengalami hal serupa.
“Makanya, kami juga menunggu arahan dari DIJ. Kalau memang menyeluruh di DIJ, bisa jadi provinsi akan menetapkan tanggap darurat,” terangnya.
Lebih lanjut IP menuturkan, saat ini pihaknya tengah bahu-membahu untuk mendistribusikan bantuan logistik (makanan) dan kebutuhan yang mendesak. “Pendataan terus berjalan. Tapi, fokusnya segera mengatasi kebutuhan warga yang sangat mendesak,” kata IP.
Mantan Direktur Umum PDAM Tirtamarta ini menegaskan, perbaikan infrastruktur juga sangat penting. Makanya, penanganan bencana akibat luapan Saluran Air Hujan (SAH) Rabu lalu dilakukan bersamaan dengan pendataan.
“Aparat di wilayah sudah saya perintahkan segera menyerahkan pendataan kerusakannya. Sehingga bisa segera dihitung estimasi biaya perbaikannya,” tandas IP.
Kepala Bidang Drainase dan Pengairan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja Aki Lukman Nur Hakim menjelaskan, pihaknya memiliki dua skema pembiayaan. Pertama, kalau kerusakan yang terjadi tak mendesak, kemungkinan pihaknya akan mengajukan di APBD Perubahan.
“Kalau memang mendesak, kami akan penetapan tanggap darurat,” terang Aki.
Sebenarnya, menurut Aki, Dinas Kimpraswil memiliki anggaran untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Namun, anggaran tersebut hanya untuk perbaikan drainase. “Dana insidental perbaikan talud sudah habis. Tapi kalau di Purwokinanti sudah masuk anggaran nilainya Rp 1,1 miliar,” tandas Aki. (pra/eri/jko/mga)