ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PERINGATAN: Warga memasang tanda larangan melintas di depan jembatan gantung yang menghubungkan Bawuran-Pleret. Putusnya jalan penghubung yang baru dibangun sekitar empat bulan ini otomatis menganggu mobilitas warga. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan perbaikan sehingga bisa digunakan lagi oleh warga.
BANTUL – Meluapnya sejumlah sungai Rabu malam (22/4) karena terjadi pendangkalan. Material dari Gunung Merapi berupa lumpur dan pasir yang terbawa air bersama lahar dingin menyebabkan aliran sungai tidak lancar. Sehingga meluap dan merendam permukiman.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto menegaskan, kedalaman seluruh sungai besar di Kabupaten Bantul yang berhulu di Gunung Merapi memadai. BPBD bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) secara berkala melakukan normalisasi sungai dengan mengeruk lumpur dan sampah. “Kalau hujannya biasa-biasa saja ya aliran air pasti lancar dan tidak berdampak,” terang Dwi di kantornya, kemarin (24/4).Berbeda dengan hujan deras yang terjadi pada Rabu malam (22/4).
Menurutnya, intensitas hujan di wilayah Bantul pada Rabu malam sebetulnya dikategorikan normal. Hujan deras justru terjadi di wilayah utara DIJ. Khususnya, di sekitar Gunung Merapi. Dampaknya, material Gunung Merapi ikut terbawa aliran sungai dan mengalir ke arah Bantul yang notabene sebagai hilir. “Hujan turun sekitar pukul 19.30. Tapi air baru sampai ke Bantul baru pukul 21.00,” ujarnya.Dwi berpendapat jika tidak ada bawaan material Gunung Merapi aliran air kiriman dari wilayah Sleman dan Kota Jogja dipastikan akan lebih cepat. Karena ada bawaan material aliran air baru tiba sekitar satu setengah jam kemudian.Nah, lantaran air tersendat sejumlah sungai besar seperti Winongo, Gajahwong, Code, dan Opak pun akhirnya meluap dan merendam permukiman warga. Tak hanya itu, luapan ini juga merusak sejumlah infrastruktur di pinggir sungai seperti talud. Bahkan, sekitar 200 sumur milik warga, puluhan kolam ikan dan area pertanian juga ikut terendam akibat luapan sungai ini.Dwi menyatakan, BPBD telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), SDA, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).Beberapa SKPD ini diminta untuk mendata seluruh dampak luapan sungai sesuai dengan bidangnya masing-masing. DPU dan SDA, misalnya, diminta mendata seluruh sarana infrastruktur yang rusak.
“Nanti kami laporkan ke provinsi karena akan segera ditangani Dinas PUP-ESDM,” jelasnya.Meski begitu, kata Dwi, Dinas PUP-ESDM akan menerapkan skala prioritas dalam penanganan luapan sungai ini. Ada beberapa titik lokasi prioritas. Antara lain, bantaran sungai di Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Cepoko, Sitimulyo, Piyungan, Bawuran, Pleret, Menayu Kulon dan Jogonalan, Tirtonimolo, Kasihan. “Mayoritas talud yang rusak,” ungkapnya. Lalu, bagaimana dengan nasib ratusan kepala keluarga (KK) yang terendam banjir? Dwi menjelaskan mayoritas KK yang terendam banjir adalah mereka yang tinggal di garis sempadan sungai. Di bantaran sungai yang terletak di Ngoto, misalnya. BPBD hanya mem-berikan penanganan darurat kepada mereka. “Kalau kami memberikan bantuan sama halnya dengan melegalkan. Seharusnya mereka kan nggak boleh tinggal di situ,” paparnya.BPBD, lanjutnya, hanya dapat berkoordinasi dengan kelurahan masing-masing. Harapannya kelurahan dapat membujuk mereka untuk berpindah. Toh, tanah yang mereka diami sebenarnya adalah tanah kas desa. “Izin rumah-rumah ini awalnya untuk kandang ternak. Lama-kelamaan menjadi permukiman,” tambahnya.Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Bantul Dewanto Dwipoyono sebelumnya menyebutkan, sedikitnya 370 KK mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Mayoritas mereka tinggal di bantaran sungai. (zam/din/ong)