JOGJA – Sampai akhir triwulan pertama April lalu, dana hibah senilai Rp 56 miliar ngendon di rekening bank
Ini, karena Pemkot Jogja masih menandu dana hibah di sejum-lah bank milik pemeritah. Akibatnya dana bantuan ma-syarakat itu selama triwulan pertama tahun 2015, tak sepe-ser pun yang telah tersalurkan. “Serapan dan hibah di triwulan pertama masih 0 persen,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi kemarin (27/4).Melihat dari tingkat serapan anggaran, menurutnya, rekam jejak kinerja eksekutif di triwu-lan pertama masih memperi-hatinkan. Belum adanya progres kerja yang berarti. Kondisi ini po-tensial menjadikan sisa angga-ran lebih (Silpa) 2015. “Jika tidak segera ada langkah-langkah konkrit, maka Silpa akan sangat besar, seperti yang terjadi pd APBD 2014,” ujarnya.
Ia menjelaskan, serapan ang-garan untuk kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jauh di bawah angka 100 persen sesuai target triwulan. Rata-rata serapan ma-sih di bawah 50 persen dari target. “Bahkan masih ada banyak yang serapannya 0 persen,” imbuhnya.Dari SKPD yang ada, kondisi yang paling memprihatinkan adalah alokasi dana hibah 2015 sebesar Rp 56 miliar. Rapor selama triwu-lan pertama, dana itu masih ter-tandu di sejumlah bank, sepeser pun belum dicairkan. “Di triwulan pertama sama sekali belum ter-serap,” tegas politikus PAN ini.Ia menyesalkan kemoloran pencairan dana hibah ini. Sebab, banyak kelompok masyarakat yang menanti penyalurannya. “Penyaluran dana itu menyasar antara lain untuk RT, RW, LPMK, JPD, kelompok masyarakat dan sebagainya,” ungkapnya.Masih minimnya serapan ang-garan tersebut juga membuat kecurigaan tersendiri.
Fahmi menengarai, pemkot tengah memainkan APBD untuk mem-peroleh pendapatan dari bunga deposito yang tersebar di lima bank pemerintah. Adapun target pendapatan bunga deposito tahun ini senilai Rp 25 miliar. “Sangat memungkinkan untuk memperoleh pendapatan bunga deposito,” kritik dia.Fahmi pun menagih janji Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti untuk memperbaiki kinerja dengan me-ningkatkan serapan anggaran. Ia juga meminta agar dilakukan re-visi sistem administrasi pencai-ran APBD. “Kalau eksekutif bera-lasan sistem adiministrasi, maka kami minta agar polanya diubah bagaimana anggaraan lebih cepat tersalurkan,” desak dia.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Haryadi mengaku belum menge-tahui persis penyebab belum dicairkannya dana hibah triwu-lan pertama. Ia berjanji segera menanyakan masalah itu ke-pada DPDPK sebagai dinas pengampu program dan kegia-tan tersebut. “Besok (hari ini, Red) akan saya kasih keterangan. Saya belum tahu mengapa itu terjadi,” ujar-nya saat dihubungi melalui pe-sawat telepon. Ia juga menolak jika dituding ada permainan eksekutif untuk mengejar pendapatan dari bunga deposito. “Nggak ada itu (per-mainan). Itu tidak benar,” tandas Haryadi. (eri/laz/ong)