JOGJA – Efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Jogja 2015 berdampak positif. Berkat efisiensi tersebut, Pemkot Jogja memiliki harapan untuk me-nambah pegawai, sebagai solusi meng-atasi kekurangan pegawai.Kepala Bidang Pengembangan Sum-ber Daya Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja Sarwanto menjelaskan, komposisi belanja pe-gawai Kota Jogja, kini sudah tak sampai 50 persen. Itu, belum termasuk peng-ambilalihan PNS guru SMA ke pro-vinsi. “Karena itu, kami berharap, formasi yang dibuka sesuai kebutuhan. Bisa mencapai ratusan formasi,” ujar Sarwanto, kemarin (27/4).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan pengajuan ke BKN dan Kementerian Pemberdayaan Apara-tur Negara. Tapi, hal tersebut masih harus disertakan dengan analisis jabatan (anjab). “Sekarang masih menununggu kajian APBD dari Ke-mendagri,” tandasnya.Jika kajian APBD ini selesai, BKD bisa menindaklanjuti dengan Anjab. Setelah itu, mengajukan formasi un-tuk penerimaan CPNS. “Sekarang baru kondisinya yang sudah dikirimkan,” imbuhnya.Berdasarkan kajian BKD, Pemkot Jogja masih mengalamikekurangan tenaga guru dan kesehatan. Meski, pada penerimaan calon pegawai ne-geri sipil tahun lalu sudah ada tam-bahan 20 guru sekolah dasar dan sejumlah tenaga kesehatan.Ia mencontohkan, sebelum mem-peroleh tambahan 20 tenaga guru, di sekolah dasar terjadi kekurangan sebanyak 70 guru. “Rekrutmen pe-gawai tersebut juga harus disesuaikan dengan hasil analisis jabatan. Baru pada akhir tahun dimungkinkan re-krutmen,” katanya.
Berdasarkan data, total pegawai di Kota Jogja tercatat sebanyak 7.558 orang. Jumlah itu masih kurang 3.864 pegawai. Sebab, dari hasil anjab, analisis jabatan adalah sebanyak 11.422 orang.Jika moratorium dilakukan secara penuh, jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Jogja akan terus berkurang. Karena dalam lima tahun ini akan ada lebih dari 1.000 pegawai yang pensiun.”Jumlah pegawai yang pensiun akan mengalami peningkatan mu-lai 2016 karena ada pegawai yang seharusnya sudah pensiun 2014, namun diundur hingga 2016 dengan alasan ada kebijakan penundaan usia pensiun menjadi 58 dari sebe-lumnya 56 tahun,” katanya.Sarwanto menyebut, pihaknya baru akanmenyampaikan rincian kon-disi pegawai ke BKN, dan pertenga-han Mei baru akan menyampaikan laporan ke Kementerian Pendayagu-naan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi.Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono menjelas-kan, dari Rp 1,7 triliun APBD Kota Jogja sekitar 50 persen untuk belanja pegawai. “Kalau tepatnya ada di ca-tatan,” jelas Kadri melalui pesan sing-katnya. (eri/jko/ong)