FRIETQI SURYAWAN/RADAR JOGJA
MARAH-MARAH: Surip dan Surajdi melakukan protes dengan memasang batu-batu agar penghuni Kampung Dudan tidak bisa melintas di jalan tersebut.
MAGELANG – Awalnya tenang, namun Surip, 56, tiba-tiba ber-teriak kencang, sembari keluar dari rumahnya. Ia berteriak, “saya tidak terima”. Teriakan keluah, setelah petugas Kantor Pertana-han Nasional (KPN) Kota Mage-lang melakukan pengukuran tanah milik keluarga Surip dan Suradji, 58, di Kampung Dudan RT 02 RW XI Kelurahan Tidar Utara, Magelang Selatan, kemarin (27/4).Pengukuran tesebut melibatkan warga setempat, pihak Kelurahan Tidar Utara, hingga Babinsa. Ini dilakukan berdasar aduan Su-radji yang merasa ada sebagian tanahnya berubah menjadi jalan.”Kami kecewa, karena sekadar pengukuran. Setelah diukur, ternyata jalan depan rumah bukan tanah milik kami dan tidak masuk ke sertifikat
Padahal, tanah itu hak kami sebagai pengganti tanah kami sisi samping rumah yang di-buat jalan,” papar Suradji.
Pasangan suami istri dibantu kakaknya Surahmin melampia-skan kekecewaan dengan melem-par batu-batu besar yang se-mula ada di pekarangan ke jalan. Tidak jelas apa tujuan melempar batu tersebut ke jalan. Hanya, warga jadi kesulitan melintas di jalan beraspal tipis tersebut.Mereka berencana mengadukan hal tersebut ke DPRD Kota Mage-lang dan meminta ada mediasi.”Kami ingin mengambil kem-bali hak kami yang diambil warga kampung berupa jalan itu,” katanya.Pengukuran dilakukan be berapa petugas dari KPN Kota Magelang dipimpin Ari Sugianto. Mereka didampingi perangkat RW, ke-lurahan, kecamatan, dan ang-gota Polsek Magelang Selatan sebagai Babinsa kelurahan setempat.Sunarto, ketua RW XI Kampung Dudan mengatakan, pihaknya ikut mendampingi proses pen-gukuran tersebut. Hasilnya, jumlah yang tercatat di sertifikat sudah sesuai di lapangan. “Setelah diukur, luas tanah 135 meter persegi milik Pak Su-radji tidak termasuk jalan depan rumah itu. Jalan sepanjang 15 meter di bagian depan luasnya 3 meter. Sedangkan bagian bela-kang menjadi 2,85 meter. Di sertifikat, tanah depan rumah itu memang jalan alias bukan milik Pak Suradji,” jelasnya.
Sunarto mengaku, sejak kecil jalan tersebut sudah ada. Bahkan, hingga proses penyertifikatan tanah oleh orang tua Surip yang bernama Karto pada 2005. Ter-masuk saat pembagian warisan.”Beberapa tahun setelah orang tua Surip meninggal kok masalah tanah yang buat jalan muncul. Pak Karto meninggal sekitar tahun 2009. Ini kan aneh,” ungkapnya.Sunarto berharap, proses me-diasi berjalan lancar. Meng-ingat sebenarnya warga sekitar, semula ingin membayar ganti rugi atas penggunaan tanah un-tuk jalan tersebut. Tapi proses tersebut mentah, karena ada beberapa warga yang enggan membayar iuran ganti rugi, se-telah tahu tanah Surip tidak termasuk jalan. “Di belakang rumah Keluarga Surip ada 12 rumah. Warga pa-tokannya pada sertifikat. Kalau di sertifikat tertulis tanah depan rumah Pak Suradji itu jalan, ya fungsikan sebagai jalan.
Begitu juga sebaliknya. Kalau nanti ada mediasi, kami minta orang-orang yang dulunya terlibat bisa diha-dirkan,” katanya.Terkait aksi keluarga Suradji yang menaruh batu di tengah jalan, Babinsa Kelurahan Tidar Utara Aiptu Siputu Ngura me-minta keluarga Suradji tidak melakukan tindakan tersebut. Karena, tanah itu masih diper-debatkan.”Karena masih sengketa, kami harap tidak ada aksi yang menjurus pada kerugian pihak lain. Kami minta batu-batu disingkirkan dulu. Jalan itu masih milik umum. Jangan sampai muncul masalah baru dengan adanya aksi itu,” katanya. (dem/hes/ong)