JOGJA – Penolakan warga Kalipa-kis, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul terhadap rencana alih fungsi Pesang-grahan Ambarbinangun dari pondok pemuda menjadi panti penam-pungan gelandangan dan pengemis (gepeng) harus diperhatikan Pem-prov DIJ. Pemprov diwanti-wanti tidak mengabaikan suara warga tersebut. “Kebijakan soal penanga-nan gepeng tidak boleh eksklusif. Semua pihak harus didengar,” pin-ta Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto kemarin (28/4).
Inung sapaan akrabnya menya-takan, sejak pembahasan Perda DIJ No 1 Tahun 2014 telah meng-ingatkan kesiapan pemprov men-jalankan amanat perda tersebut. Termasuk kesiapan menyangkut sarana dan prasarananya. Secara terbuka ia mempertanyakan latar belakang mengalihfungsikan pe-sanggrahan yang dibangun Sultan Hamengku Buwono VI itu men-jadi panti penampungan gepeng.Ia melihat keberadaan pesang-grahan yang selama ini diman-faatkan sebagai pondok pemuda di bawah Dinas Pendidikan Pe-muda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ itu kurang tepat bila difung-sikan sebagai panti. “Pengertian penampungan sementara itu se-perti apa. Itu harus jelas. Penam-pungan tentu bukan sekadar menyediakan tempat tidur dan kamar mandi saja,” kritiknya.
Kader PAN ini sepakat agar ga-gasan mengalihfungsikan pondok pemuda tersebut dikaji kembali. Ia minta pemprov tidak buru-buru merealisasikannya. Inung juga kurang sepakat bila kemudian Panti Sosial Bina Netra (PSBN) di Jalan Parangritis, Sewon, Bantul, akan diubah menjadi akademi komunitas. Ia menyatakan se-baiknya panti tersebut tetap di-fungsikan sebagai panti. Khusus-nya untuk menangani gepeng.Politisi yang tinggal di Kotagede itu mempersilakan panti itu diu-bah fungsi tatkala sudah ada peng-gantinya yang benar-benar repre-sentatif.
Pandangan senada disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Mu-hammad Yazid. Ia meminta agar pemprov tidak tergesa-gesa melaks-anakan alih fungsi pondok pemuda tersebut. Di mata Yazid, lokasi penam-pungan gepeng lebih strategis di-tempatkan di PSBN ketimpang di Pesanggrahan Ambarbinangun. Sebab, PSBN jauhdari permu-kiman penduduk. Bahkan sejak awal lokasi tersebut disiapkan untuk panti. “Kebijakan pemerin-tah jangan sampai merugikan masyarakat. Evaluasi ulang kebi-jakan itu,” desaknya serius.Senada dengan Inung, Yazid me-negaskan, bila diminta memilih maka sebaiknya kampus akademi komunitas bukan di PSBN. Namun lebih tepat di pondok pemuda. Terpisah, Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi tidak bersedia menanggapi usulan pengalihan kampus akademi komunitas dari PSBN ke pondok pemuda. “Saya ng gak bisa komentar, bukan kewenangan saya,” elaknya. (pra/zam/din/ong)