JOGJA – Dinas Perizinan (Din-zin) Kota Jogja memastikan be-lum mengeluarkan izin untuk pembangunan rumah susun, apartemen, dan kondotel. Meski, beberapa tanah yang akan di-bangun kondotel sudah mema-sang papan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangun-Bangu-nan (IMBB)
Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Jogja Setyono menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin kondotel dan apartemen. Dinzin baru mengelu-arkan izin untuk hotel. Itu pun karena permohonan sudah masuk pada 2013 atau sebelumWali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengelu-arkan moratorium.”Jika ada kondotel yang meng-klaim memiliki IMBB, kemun-gkinan itu bukan izin untuk kondotel. Bisa jadi itu izin untuk pembangunan hotel,” tutur Se-tyono kemarin (28/4).
Ia menegaskan, meski saat ini Kota Jogja telah memiliki Pera-turan Wali Kota (Perwal) No 7, 8, dan 9 tahun 2015, belum ada yang mengajukan izin baik gang-guan (HO), IMBB, dan strata title-nya. “Sebelum ada perwal kami juga tidak bisa mengelu-arkan izin,” tambahnya.Dari penelusuran Radar Jogja, kondotel di sekitar Kali Code sudah memasang papan pen-gumuman telah mengantongi IMBB. Keberadaan IMBB ini bahkan tertulis sudah keluar sejak 2014. Mengenai hal itu, Setyono menduga ada penyalahgunaan IMBB. Dari catatan Dinzin Kota Jogja, IMBB yang mereka kelu-arkan untuk bangunan hotel. Tapi, jika dalam perkembangan-nya untuk membangun kondo-tel, hal itu di luar wewenangnya. “Ya, kalau ada perubahan pe-manfaatan, harus mengajukan izin perubahan,” jelasnya.
Perubahan izin ini, menurut Setyono, bisa dilaksanakan. Asalkan, DPRD Kota Jogja se-gera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal rumah susun ini. “Kalau ada perda, bisa diubah izinnya atau menyesuaikan dengan pe-manfaatannya,” terang Setyono.Keberadaan Perwal Rumah Susun ini, menuai penolakan dari wakil rakyat. Mereka men-desak pemkot tak segera mem-proses permohonan izin apar-temen, kondotel, dan rumah susun huni. Sebelum dewan dan eksekutif bersepakat soal perda tersebut.”Sebelum perda disahkan, Dinzin sebaiknya tidak mene-rima permohonan izin. Karena sekarang masih dibahas di de-wan,” tandas Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko.
Koko, sapaan akrabnya, men-jelaskan, jika pemkot tetap me-maksakan menggunakan perwal itu untuk landasan izin rumah susun, hal tersebut malah kon-traproduktif. Karena dewan sudah memasukkan raperda ini di pro-gram legislasi daerah (prolegda) tahun 2015. “Artinya, itu men-jadi prioritas bagi dewan untuk segera dibahas dan disahkan tahun ini,” kata politikus dari PDI Perjuangan ini. (eri/laz/ong)