BANTUL – Bagian Organisasi (Bagor) Setda memastikan lima hari kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab lebih efisien. Kepastian efisiensi ini diperoleh berdasarkan hasil kajian atas uji coba lima hari kerja yang telah digulirkan pemkab sejak tahun 2010 ini. Kasubag Tata Laksana dan Stan-dardisasi Bagor Setda Subarta menyatakan, uji coba lima hari kerja tahap pertama dimulai per 1 Agustus 2010 lalu. Kemudian, uji coba kedua digulirkan mulai per Januari 2011. “Pada tahap pertama kami ada kajian. Kajian kami mengacu pada beberapa variable,” terang Subarta, kemarin (28/4).
Efisiensi penyelenggaraan pe-layanan adalah salah satu variable yang digunakan. Menurutnya, dari seluruh responden yang diwawan-carai hampir 54 persen menilai lima hari kerja efektif meningkatkan pelayanan. Artinya, responden mendukung jika lima hari kerja ini nantinya ditetapkan oleh pem-kab. “Dari sisi anggaran ternyata juga ada efisiensi,” ujarnya.Subarta menilai, anggaran operasional yang dikeluarkan pemkab untuk lima hari kerja lebih minim. Setidaknya, beban anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun kebutuhan opera-sional PNS lainnya seperti internet dan telepon terpangkas satu hari. “Dengan uji coba lima hari kerja ini produktifitas dan kesejahteraan PNS juga tercapai,” paparnya.Tetapi, lima hari kerja ini tidak serta-merta dapat diterapkan. Harus ada sinkronisasi antarpemkab/pemkot se-DIJ. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mendesain schedule antarpemda. Meskipun seluruh PNS di empat kabupaten dan kota di DIJ saat ini nyatanya telah masuk lima hari kerja.
Di samping itu, penerapan lima hari kerja juga harus memper-timbangkan penambahan ang-garan. Sebab, sesuai ketentuan Kemen PAN No. 68/1996 seluruh PNS di lingkungan pemkab harus mendapatkan jatah berupa makan siang. “Kami telah membuat simulasi. Hasilnya, penerapan lima hari kerja membutuhkan penambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar per tahun,” ungkapnya.Anggaran ini digunakan untuk memberikan jatah makan siang bagi ribuan PNS. Keperluan penam-bahan anggaran ini telah dikomuni-kasikan dengan DPPKAD. Namun demikian, penerapan lima hari kerja ini membutuhkan persetujuan bupati Bantul.”Untuk mengajukan anggaran ini pada APBD Perubahan nggak memungkinkan. Kemungkinan besar lima hari kerja ini baru diterapkan pada 2016,” jelasnya.Jika telah diterapkan, kata Subarta, kalangan PNS dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas tetap masuk enam hari. Lima hari kerja hanya bagi PNS di lingkungan pemkab. “Untuk kelurahan mulai 07.30 hingga 16.00 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” bebernya. (zam/din/ong)