JOGJA – Serapan Dana Keisti-mewaan (Danais) yang jauh dari target, ternyata menjadi kegun-dahan masyarakat. Ini tampak saat terjadi reses wakil rakyat dari DPRD DIJ, di Mergangsan, Kota Jogja kemarin (28/4). Warga Mergangsan memperta-nyakan mekanisme penyaluran Danais tersebut. Sebab, selama dua tahun DIJ mendapatkan ge-lontoran Danais, mereka tak per-nah mengetahui. “Kalau memang Danais ini untuk menyejahterakan masyarakat, seharusnya kami juga merasakan,” kata Totok, salah seorang warga Mergangsan.Dia menambahkan, seharusnya ada program atau kegiatan yang langsung diterima masyarakat. Bukan malah kegiatan yang tak berhubungan sama sekali. “Isti-mewa ya dengan masyarakatnya sejahtera, aman, sentosa,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, ang-gota DPRD DIJ Eko Suwanto men-gatakan, Danais berbeda dengan APBD. Danais dengan mekanisme pengajuan proposal. Itu dilaks-anakan dari kecamatan, baru naik ke pemkot dan gubernur. “Warga bisa mengusulkan ke kepala daerah,” kelakar Eko yang di sampingnya ada Wakil Wali Kota Imam Priyono. Selama ini di Kota Jogja menda-patkan Danais Rp 39 miliar. Dana yang bernomenklatur otonomi khusus ini, untuk membeli rumah cagar budaya dan even kesenian.Wakil Wali Kota Imam Priyono (IP) mengaku, secara anggaran memang bukan APBD. Itu pun mekanismenya melalui hal yang berbeda. Dari bawah ke atas. ” Tidak ada acuan. Sehingga, pengajuan kegiatan dan proposal dari bawah,” jelas IP. Dia mengatakan, karena tak memiliki acuan, proposal peren-canaan wajib matang. Artinya, sejak awal, perencanaan harus bisa dipertanggungjawabkan. “Asas akuntabilitas harus dilakukan,” tambahnya. (eri/jko/ong)