GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TAMANSARI: Wisatawan berkunjung ke salah satu objek wisata Njeron Beteng di Plaza Ngasem dan Pulo Cemeti, Jogja, kemarin (29/4).
JOGJA – Pemkot Jogja tak mau tergesa-gesa, apalagi gegabah dalam mengambil keputusan tentang larangan bus delapan seat ke atas masuk kawasan Njeron Beteng Keraton. Pemkot masih akan terus menja-ring pendapat dari semua pihak, hingga deadline evaluasi uji coba larangan bus tersebut tiba.Hingga kemarin, evaluasi juga masih te-rus berjalan. Kali ini, pemkot meminta saran dan pendapat dari kalangan akade-misi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) dan Pusat Studi Pariwi-sata (Puspar) UGM
Ketua Dewan Peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Prof Mu-hammad Baiquni mengaku, pi-haknya turut dilibatkan dalam mengkaji penataan di njeron beteng. Sesuai dengan kajian yang me-reka lakukan, konsep awal adalah menjadikan kawasan Keraton ini sebagai wisata cagar budaya.”Jadi, Keraton jangan dijual murah. Tapi, pengunjungnya terbatas karena daerah cagar budaya,” tutur Baiquni, kemarin (29/4) usai rapat dengan tim kajian evaluasi pemkot.Ia menjelaskan, penataan nje-ron beteng memang harus mem-pertimbangkan semua aspek. Mikro dan makro wajib men-jadi fokus perhatian kajian. “Yang paling penting dengan menge-depankan dialektika untuk me-nemukan formula yang paling tepat,” tandas Ketua Program S2/S3 Pariwisata UGM ini.
Terkait keluhan kalangan pela-ku pariwisata terhadap larangan tersebut, Baiquni mengatakan, dengan melihat jalan-jalan di Keraton memang terbatas. Jika dilewati bus-bus besar, bisa me-nimbulkan kemacetan dan keti-daknyamanan wisatawan, maupun warga yang akan berkunjung di Keraton. “Bisa dengan Elf atau transportasi tradisional,” ujarnya.Ia menegaskan, sebagai daerah wisata, selama ini, Keraton men-jadi daya tarik bagi wisatawan karena cagar budayanya. Itu yang sebenarnya harus dikedepankan dalam kajian tersebut. “Parkirnya memang harus terbatas,” usulnya.Ia mencatat, sejarah Keraton sebenarnya tidak terbuka untuk umum. Dahulu, wisatawan yang bisa mengunjungi tempat ting-gal Raja Keraton Sri Sultan Ha-mengku Buwono itu memang terbatas. Tak seperti saat ini yang terbuka bagi siapa saja dengan harga murah Rp 2.500/kepala.
Asisten Sekretaris Kota (Asse-kot) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuri-adjaya mengaku, pihaknya tak akan tergesa-gesa untuk memu-tuskan kebijakan penataan di njeron beteng tersebut. Pemkot akan melibatkan semua pihak dengan memanggil mereka mengkaji bersama.”Ini baru dari akademisi. Besok, dengan pelaku pariwisata,” jelas mantan Kepala Badan Perenca-naan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja ini. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan, Keraton selaku pemilik akan mereka undang untuk kajian ini. “Sebelum dead-line, kami akan maksimalkan untuk banyak berdialog,” jelas pejabat yang berkacamata ini. (eri/jko/ong)