YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
PRESTASI : Bupati Sleman Sri Purnomo saat menjadi pembicara dalam seminar Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah di UGM kemarin (21/5).
SLEMAN- Raihan sejumlah penghargaan nasional yang diterima Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menggelitik kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Atas dasar itu, Keluarga Mahasiswa Magister Hukum (KMMH) UGM menghadirkan SP sebagai pembicara dalam seminar bertema “Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah). Seminar tersebut digelar sebagai selingan acara pelantikan pengurus KMMH masa bakti 2015-2016.
Panitia sengaja mengundang SP lantaran dinilai cukup berhasil dalam mengelola keuangan daerah. Itu ditandai perolehan penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha dari presiden RI pada 25 April 2014.
Prestasi itu diraih atas keberhasilan Sleman mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tiga tahun berturut-turut sejak 2011.
Selain itu, Sleman juga meraih peringkat terbaik se-Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan memperoleh penghargaan atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Juga penghargaan sebagai Pembina BUMD dan BPR terbaik se-Indonesia. Prestasi tersebut dirasa penting menjadi contoh bagi kepala daerah lain, khususnya dalam menjalankan kewenangan mengelola keuangan daerah.
Bagi SP, keberhasilan pengelolaan anggaran daerah tak lepas dari peran serta semua pihak, termasuk masyarakat. Sebab, masyarakat kerap menjadi sasaran dari penggunaan dana belanja APBD. “Kami berusaha menciptakan pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih,” ujarnya.
SP mengatakan, butuh kerja keras mempertahankan raihan WTP. Masalah yang sering muncul berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Akibat salah pemahaman, laporan dari SKPD sering terlambat. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pendampingan secara menyeluruh di setiap instansi.
Dalam hal itu, pemkab menggandeng aparat dari BPK maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan begitu, setiap ada kekeliruan pengelolaan anggaran bisa dicegah sebelum dana dibelanjakan. “Butuh sinergitas dan sistem terintegrasi dari tingkat desa sampai kabupaten,” jelasnya.
SP selalu mewanti-wanti jajarannya agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tugas pokok fungsi (tupoksi) serta kewenangan. Setiap pegawai yang tak paham terhadap kebijakan-kebijakan baru diminta segera berkonsultasi dengan atasan atau pejabat lain yang dianggap lebih mumpuni.
SP juga menuntut setiap pegawai untuk belajar dan memahami setiap regulasi yang berkaitan dengan fungsi anggaran. Sebab, hampir setiap tahun selalu ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, yang harus dijalankan di daerah.(**/yog/din/ong)