MUNGKID – Keberadaan Candi Borobudur dinilai tak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Bahkan, Pemda Magelang terkesan didikte pemerintah pusat, terkait rencana pengelolaan candi Buddha sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Memang, sejauh ini Candi Borobudur belum banyak memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan Pemda Magelang.
“Sangat ironis, pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian dari pajak hiburan dan parkir. Atas semua itu, pemda harus mengambil langkah kreatif untuk mendapatkan hak lebih,” kritik Anggota DPRD Kabupaten Magelang Supardi dari Fraksi Gerindra, kemarin (22/5).
Supardi menambahkan, pemkab diminta inisiatif melakukan pola-pola pendekatan untuk mendapatkan ruang-ruang anggaran yang dikhususkan mendukung giat Candi Borobudur. Ia menilai, pengembangan pariwisata kerap dilakukan sendiri oleh dinas pariwisata. Baik oleh kabupaten maupun kota. Sehingga, pola pengembangannya cenderung tidak terintegrasi.
“Karena itu, tentu diperlukan kerangka bersama untuk lebih menampilkan keunggulan dan corak tertentu pada masing-masing daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi II ini mengatakan, sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, rencana struktur ruang kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka mendukung upaya pelestarian dan pengembangan kawasan Borobudur. Yakni, sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia. Karena itu, untuk memajukan pariwisata , perlu dibangun hubungan yang sejajar.
“Melalui sinergi, baik berupa jaringan informasi maupun strategi secara bersama antardaerah kabupaten atau kota,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Ahmad Sarwo Edi menjelaskan, pengelolaan kawasan Borobudur masih dilakukan pemerintah pusat. Karena itu, Ketua Fraksi PAN ini berharap Pemkab Magelang tidak bosan dan tidak putus asa berusaha agar dilibatkan dalam pengelolaan wisata Candi Borobudur.
“Lebih ironis lagi, image Borobudur bagian objek wisata di Jogjakarta tetap melekat,” sindirnya.
Sementara itu, Pemkab Magelang menyatakan telah memperoleh anggaran guna meningkatkan wisata di Candi Borobudur dari PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur. Di antaranya, dibuatkan gapura masuk di Blondo dan Palbapang, pembuatan patung Soekarno-Hatta di Mungkid, dan beberapa kegiatan. Seperti even Borobudur Carnival dan Gempita Borobudur.
“Juga ada anggaran tugas perbantuan dari Kementerian Pariwisata. Yakni, penataan TIC Borobudur, revitalisasi panggung pertunjukan di kawasan Borobudur, penataan lingkungan di TIC Borobudur, dan penataan taman rekreasi,” tegas Bupati Magelang Zaenal Arifin.
Ia menambahkan, keterlibatan pemda tertuang dalam Perpres Nomor 58 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Di antaranya, pemetaan lokasi dan struktur ruang.
Pemda telah dilibatkan dalam pembuatan peta delineasi kawasan strategis nasional (KSN) Borobudur. Termasuk, diminta usulannya mengenai rencana pembuatan peta struktur ruang KSN Borobudur.
“Saat perencanaan struktur ruang, juga melibatkan pemda dalam menyusun matriks indikasi program rencana struktur ruang KSN Borobudur,” katanya.
Pemda memberikan beberapa masukan dalam pemetaan lokasi dan struktur ruang. Di antaranya, peta administrasi dan peta struktur ruang KSN Borobudur. Selain itu, ada beberapa usulan dalam indikasi program rencana struktur ruang.(ady/hes/ong)