JOGJA – Lima minimarket di wilayah Kota Jogja diduga beroperasi tanpa izin atau ilegal. Lima minimarket berjejaring tersebut beroperasi di wilayah Umbulharjo, Wirobrajan, dan Mantrijeron. Kelima minimarket ini sudah beroperasi sejak beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinzin Kota Jogja Setiyono memastikan, tak ada izin baru terhadap minimarket berjejaring. Ia pun memastikan, keberadaan kelima toko berjejaring itu tak berizin alias liar.
“Sempat ada yang mengajukan proses advice planning untuk toko waralaba. Tapi, saat itu juga langsung ditolak,” kata Setiyono, kemarin (22/6).
Ia menambahkan, khusus untuk toko berjejaring, sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Waralaba. Di perwal tersebut juga menyebutkan jumlah waralaba di Kota Jogja sebanyak 52 minimarket. Dan, tak boleh ada lagi penambahan.
“Kuotanya sudah terpenuhi saat itu. Sehingga jika sekarang ada, berarti keberadaannya illegal. Minimarket tersebut tidak mengantongi izin, baik itu IMBB (izin Mendirikan Bangun-Bangunan) maupun HO (Izin Gangguan),” tandasnya.
Dengan kepastian minimarket berjejaring itu tak berizin, Setiyono menyerahkan ke Dintib Kota Jogja. Sebab, kewenangan untuk penertiban terhadap badan usaha yang tak berizin berada di sana. “Karena tidak berizin, ya ada di Dintib,” tegasnya.
Dukungan perlakuan tegas terhadap kelima toko berjejaring itu datang dari Komisi A DPRD Kota Jogja. Mereka mendesak Dintib bisa tegas sampai berujung penutupan paksa kepada kelima minimarket berjejaring yang diduga illegal tersebut.
“Kalau mekanisme penutupan sendiri tidak diindahkan, ya Satpol PP harusnya menutup paksa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur.
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, sudah jelas keberadaan kelima minimarket berjejaring itu tak mendapatkan izin. Sebab, sesuai dengan Perwal No 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Waralaba, jumlah minimarket sudah maksimal. Jumlahnya di Kota Jogja hanya boleh 52 dan itu sudah terpenuhi.
“Seharusnya sejak awal, aparat setempat kelurahan dan kecamatan memberitahukan kalau mereka tidak bisa membuka minimarket berjejaring. Kalau tetap buka, tutup paksa risikonya,” tambah Augusnus.
Ia menegaskan, keberadaan toko waralaba ini sangat merugikan ekonomi kecil. Jika biasanya masyarakat membeli kebutuhan kecil di warung tetangga, kini beralih ke toko waralaba. “Ekonomi kerakyatan mana pun tidak boleh menghendaki hal yang demikian,” sesalnya.
Wali Kota Haryadi Suyuti dikonfirmasi usai rapat paripurna memastikan, dirinya telah menurunkan tim untuk mengkaji keberadaan kelima toko berjejaring tersebut. Kajian ini sebagai pedoman bagi Dinas Ketertiban (Dintib) untuk melakukan eksekusi terhadap kelima toko berjejaring itu. (eri/ong)