SETIAKY/RADAR JOGJA
DORONG SUKSESI: Kerabat Keraton Jogja KRT Jatiningrat (kanan) saat berbicara dalam diskusi terbuka soal Sabdaraja dan Pertaruhan Kewibawaan Keraton kemarin (30/6).
JOGJA – Lama tak terdengar beritanya, isu seputar sabdaraja dan dawuhraja yang memicu ontran-ontran di Keraton Jogja kembali menghangat. Kali ini disuarakan Jaringan Mahasiswa Peduli Keraton Jogjakarta atau Jimat. Jaringan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus di Jogja seperti
UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UII dan lain-lain mengkritisi sikap rayi-rayi dalem (adik-adik sultan) yang sampai sekarang cenderung diam dan tidak mengambil sikap tegas.
Rayi-rayi dalem semestinya segera menyelenggarakan suksesi kepemimpinan di Keraton Jogja sesuai paugeran yang dijalankan sejak HB I hingga IX,” ungkap Koordinator Jimat A. Wicaksana usai menggelar diskusi terbuka soal Sabdaraja dan Pertaruhan Kewibawaan Keraton kemarin (30/6).
Wicaksana menilai, suksesi di keraton merupakan keniscayaan. Di mata Jimat, resep yang paling mujarab mengatasi polemik di keraton adalah dengan mengembalikan proses suksesi sesuai aturan baku di keraton. “Aturannya yang jumeneng sebagai sultan harus laki-laki dan bergelar Hamengku Buwono. Bukan nama atau gelar yang lain,” ingatnya.
Kerabat Keraton Jogja KRT Jatiningrat yang tampil sebagai narasumber dalam diskusi itu sepakat adanya pergantian orang yang menjabat sultan atau gubernur manakala tidak lagi sesuai dengan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.
Ia mengatakan, harapan besar agar HB X secepatnya menanggalkan sebutan Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh yang telah menimbulikan kontroversi di masyarakat. Bila tak mau kembali ke gelar Hamengku Buwono, maka
akan membawa konsekuensi serius bagi keraton dan DIJ di masa depan.
Tindakan mengganti nama dan gelar itu tergolong melanggar paugeran negara yakni UUK. “Nantinya pada 2017, gubernur bisa pindah ke Pakualaman. Itu sudah diatur dalam UUK,” terang mantan Sekda Sleman ini. Romo Tirun, sapaan akrabnya, juga sempat menyinggung aturan suksesi di keraton.
Pengganti raja yang bertakhta diprioritaskan putra laki-laki yang lahir dari permaisuri. Bila raja tak punya anak laki-laki dari permaisuri, jatuh pada putra tertua yang lahir dari garwa selir. “Kalaupun itu tidak ada, akan beralih pada adik raja yang lahir dari garwa permaisuri raja sebelumnya. Andaikan itu juga tidak ada, maka haknya akan jatuh pada adik laki-laki raja yang urutannya paling tua,” terang Romo Tirun tanpa bersedia menyebutkan nama pangeran yang berpeluang menggantikan HB X.
Menurut Romo Tirun, penolakan terhadap sabdaraja dan dawuhraja bukan ditujukan kepada orang atau individu. Namun lebih demi menyelamatkan institusi keraton. Sebab, mengutip amanat HB IX, Keraton Jogja tetap eksis karena diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Ia juga kembali mengingatkan sabdaraja dan dawuhraja tak dikenal di lingkungan keraton. Alasannya, perintah raja mestinya bernama dawuh dalem atau kerso dalem. Putra GBPH Prabuningrat ini justru curiga ada agenda terselubung di balik semua itu. Di antaranya ingin menghilangkan eksistensi Keraton Jogja sebagai penerus Dinasti Mataram Islam. “Ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan ada skenario dari si dia,” katanya tanpa merinci lebih lanjut.
Koordinator Surya Mataram Ashad Kusuma Jaya mengingatkan, secara prinsip sejak Demak, Pajang dan hingga Panembahan Senopati, tidak pernah ada raja atau sultan perempuan. (kus/laz/ong)