MUNGKID – Kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat yang ditujukan kepada bupati tidak menyurutkan Zaenal Arifin tetap banding. Bupati Magelang bersikukuh mengajukan banding atas kasus demosi 10 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Magelang.
Kepastian mengajukan upaya banding disampaikan Idham Laksana, Kepala Bagian Hukum Pemkab Magelang sekaligus Kuasa Hukum Pemkab Magelang. Namun, Idham belum mau menyampaikan jumlah total kuasa hukum yang disediakan menanggapi kasus tersebut. Soal detail rencana upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya juga masih dalam proses.
“Intinya, kami tidak sepaham dengan pertimbangan hakim,” tegas Idham kemarin (1/7).
Permohonan banding sendiri sudah dikirim Kuasa Hukum Pemkab Magelang Idham Laksana, sejak 5 Juni 2015. Pengajuan banding ini dilakukan Pemkab Magelang atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang nomor perkara 088/G/2014/PTUN.SMG.
Saat ini, pihak Kuasa Hukum Pemkab Magelang tengah menunggu proses penyusunan memori banding selesai.
“Sekarang kami masih menunggu memori banding yang akan dikirim ke PTUN Semarang. Dari PTUN Semarang, kemudian dilanjutkan ke PTUN Surabaya,” katanya.
Ia menambahkan, dasar pengajuan banding masih sama seperti sebelumnya. Yakni, pihaknya tidak sepaham dengan putusan yang dijatuhkan Hakim PTUN Semarang terhadap kasus mutasi dan penurunan eselon (demosi) 10 PNS di lingkungan Pemkab Magelang oleh Bupati
Magelang.
Ia mengemukakan, dalam putusan, PTUN Semarang mengakui bupati Magelang selaku pembina kepegawaian berwenang melakukan pembinaan terhadap PNS di sekretariat kabupaten. Namun, pada bagian lain dari keputusan tersebut, ada beberapa pertimbangan yang menurut pemahaman Pemkab Magelang tak sesuai dengan fakta dan terjadi kesalahan penerapan hukum. Khususnya mengenai penerapan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 100 Tahun 2000 mengenai Pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Seperti diketahui, gugatan PNS terhadap bupati Magelang dikabulkan PTUN Semarang. Dengan demikian, Surat Keputusan Bupati tertanggal 27 September 2014, yang isinya memutasi dan menurunkan eselon (demosi) 10 PNS itu, batal. Selanjutnya, ke-10 PNS harus dikembalikan ke posisi jabatan sebelumnya.
“Selain itu, wajib merehabilitasi nama baik mereka yang terkena demosi,” tegas Kuasa Hukum para korban demosi Bambang Tjatur Iswanto.
Ke-10 PNS tersebut, antara lain Susanto, Dwi Koendarto, Untung Sujoko, Asyhari, Andy Wibowo, Nurhidayati. Sedangkan tiga lainnya tidak ikut mengajukan gugatan PTUN Semarang. Yakni, Bintoro, Yanuar, dan Solikin. Demikian juga dengan satu orang PNS lain, Nur Kholis, yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
Sebelumnya, DPRD dan kalangan masyarakat beberapa kali menyoroti kasus ini. Bupati diminta tidak mengajukan banding karena berbagai alasan. Bupati Magelang diminta legowo dan menerima putusan PTUN Semarang. Alasannya, masih ada hal yang lebih penting lainya dibanding masalah tersebut.(ady/hes/ong)