BANTUL – Kebijakan Bank Bantul yang memberikan pinjaman kepada puluhan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih menjadi ‘PR’ Komisi B. Sebelumnya, Komisi B pernah meminta penjelasan secara langsung kepada jajaran direksi salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.
“Ya karena penjelasan yang disampaikan direksi Bank Bantul saat pertemuan masih sebatas verbal,” terang anggota Komisi B Suradal kemarin (1/7).
Meskipun begitu, politikus PKB ini mengakui alasan direksi Bank Bantul yang enggan blak-blakan dengan memberikan data material kepada Komisi B benar adanya. Menurutnya, Bank Bantul memang berhak merahasiakan data seluruh nasabahnya.”Aturan perbankan memang seperti itu,” ujarnya.
Nah, berdasarkan pertimbangan ini Komisi B pun berinisiatif berkoodinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, OJK lah lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kondisi keuangan bank. “Jika ada mekanisme yang salah dalam pemberian pinjaman biar OJK yang menentukan,” tandasnya.
Namun demikian, lanjutnya, sekretaris daerah (sekda)selaku pengawas Bank Bantul juga perlu memberikan atensi khusus atas kebijakan Bank Bantul. Mengingat, ada lonjakan nilai pinjaman yang cukup signifikan selama bulan Februari hingga Maret.
“Pada Februari nilai kredit yang dikucurkan Rp 21 miliar, kemudian pada Maret Rp 23,6 miliar. Sedangkan pada Januari Rp 14 miliar,” paparnya.
Sekda Bantul Riyantono meyakini pemberian pinjaman yang dikucurkan Bank Bantul sudah sesuai dengan prosedur. Apalagi, berbagai kebijakan bank yang dulunya bernama Bank Pasar ini nantinya juga diaudit.
“Kan diawasi juga sama OJK,” jelasnya.
Toni, sapaan akrabnya berpendapat PNS sah mengajukan pinjaman ke Bank Bantul. Toh, pengajuan pinjaman ini juga disertai agunan berupa SK pengangkatan. Satu SK maksimal dapat memeroleh pinjaman sebesar Rp 200 juta. “Nanti juga akan kita evaluasi,” tutur Toni ketika disinggung mengenai para pejabat yang ramai-ramai mengajukan pinjaman.
Toh, evaluasi ini juga sudah rutin dilakukan dewan pengawas.(zam/din/ong)