JOGJA – Tidak mudah bagi Pemerintah Kota Jogja untuk menertibkan bagi enam minimarket waralaba yang diduga ilegal. Buktinya pemanggilan bertahap, yang diawali dari tiga minimarket yang berada di Jalan Batikan, Jogokaryan dan Jalan Menteri Supeno, juga tidak berjalan mulus. Satu di antaranya, yakni minimarket yang berada di Jalan Menteri Supeno, mangkir dari panggilan penyidik.
Penyidik, dalam hal ini Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja menanti kedatangannya yang mangkir hingga hari ini (2/7). Jika hari ini, juga tak kunjung datang penuhi panggilan, aka nada upaya Dintib untuk mendatangkan yang bersangkutan secara paksa.
“Dari tiga yang kami panggil, pemilik minimarket yang berada di Jalan Menteri Supeno tidak datang,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundangan-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Jogja Cristiyana Suhantini, saat ditemui di kantornya, kemarin (1/7).
Sementara yang dua, yakni pemilik minimarket di Jalan Batikan dan Jogokaryan sudah memenuhi panggilan, dan kini sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. ”
Yang dua sudah kami limpahkan ke Pengadilan (Negeri) Kota Jogja,” tandas Cristiyana Suhantini.
Karena sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka saat ini tinggal menunggu keputusan PN Kota Jogja. Kemudian, karena kedua minimarket itu tak mengantongi izin, Dintib akan menutup paksa. “Kami kenai pelanggaran Perda No 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan,” ujar Kristiyana.
Pemilihan perda izin gangguan ini, lanjut Kristiyana, sesuai dengan arahan. Sebab, jika dikenai perda izin mendirikan bangun-bangunan (IMBB), bangunan minimarket berjejaring hanya menyewa. “Ini yang menjadi masalahnya,” tandasnya.
Dari penyidikan tersebut, Cristiyana mengatakan, Dintib tinggal menanti keputusan PN Kota Jogja. Usai ada keputusan bersalah, baru Bidang Operasional Dintib yang melakukan penutupan paksa.
“Ini satu-satu. Minimarket yang Menteri Supeno, Cendana, dan Patangpuluhan. Pasti akan kami lakukan pemanggilan pula,” katanya.
Sedangkan dari hasil pengamatan di lapangan Dintib, untuk minimarket di Rejowinangun, Kotagede belum buka. Artinya, toko tersebut belum beroperasi dan tak bisa dikenai pelanggaran izin gangguan. “Ini yang sudah beroperasi yang kami lakukan penertiban,” tambahnya.
Di lain pihak, Forum Pemantau Indenpen (Forpi) Kota Jogja mendesak pemkot untuk tegas menindak pelanggaran toko waralaba dengan tegas. Sebab, toko waralaba baru di Kota Jogja sudah tak mungkin lagi berdiri. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 tahun 2010 tentang Keberadaan Minimarket Waralaba sudah dibatasi.
“Di Perwal itu juga sudah ada kajiannya. Seperti jarak minimal dengan pasar tradisional. Penggal jalan yang boleh didirikan minimarket waralaba. Sampai hal detil kuota di masing-masing penggal jalan,” kata Koordiantor Forpi Kota Jogja, Winarta.
Keberadaan perwal itu pun, lanjut Winarta sudah cukup untuk mengatur keberadaan toko waralaba itu. “Sekarang 52 saja sudah terasa di mana-mana ada toko berjejaring. Apalagi kalau dibuka kran baru. Toko kelontong kecil-kecil di perkampungan pasti kukut,” saran Winarta. (eri/jko/ong)