JOGJA – Sidang penetapan pergantian nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, kemarin (1/7). Namun sidang yang terbuka untuk umum itu berjalan singkat. Gara-garanya, HB X selaku pemohon yang diwakili penerima kuasa insidentil Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono berhalangan hadir. Condrokirono kabarnya tengah berada di luar negeri.
“Sidang kami buka terus ditunda Rabu (8/7) karena pemohon tidak datang,” ungkap Sumedi SH MH, hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan. Jalannya sidang perdana pergantian nama raja Keraton Jogja itu digelar tepat 60 hari setelah dikeluarkannya sabdaraja 30 April lalu. Melalui sabdaraja tersebut, raja yang naik takhta sejak 7 Maret 1989
itu bukan hanya mengganti namanya. Ia juga mengubah gelar dari leluhurnya yang dipakai sejak HB I hingga HB IX.
Yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah.
Gelar tersebut juga diusulkan diubah melalui penetapan pengadilan menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalaga, Langenging Bawono Langgeng, Langeng Ing Tata Panatagama. “Pengajuan pergantian nama itu terdaftar di register nomor
75/Pdt.P/2015 YYK tertanggal 19 Juni 2015,” ujar Humas PN Jogja Ikhwan Hendrato saat ditemui di ruang kerjanya.
Ikhwan mengungkapkan dalam permohonan kepada PN Jogja secara lengkap dituliskan identitas HB X. Di antaranya jabatannya sebagai gubernur DIJ, alamat domisili, dan tanggal kelahiran. Di permohonan pergantian nama itu tanggal kelahiran HB X masih ditulis 2 Maret 1946. Selama ini peringatan ulang tahun raja yang terlahir dengan nama kecil Bendoro Raden Mas (BRM) Herdjuno Darpito
diperingati setiap 2 April. Itu seperti terjadi dalam peringatan ulang tahun ke-69 HB X di Bangsal Pagelaran beberapa waktu lalu.
Lebih jauh dikatakan Ikhwan, untuk sidang mendatang hakim lebih dulu memeriksa kelengkapan dan syarat-syarat formal yang diajukan pemohon. Bila dinyatakan lengkap, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Diakui, sidang penetapan pergantian nama tidak membutuhkan waktu lalu. Dasar acuan yang digunakan pengadilan adalah UU Administrasi Kependudukan. “Biasanya dua atau tiga kali persidangan. Bila semua persyaratan terpenuhi akan dikabulkan. Prinsipnya, pengadilan tidak dapat menolak permohonan yang diajukan masyarakat. Setiap ada permohonan, kami harus menindaklanjutinya,” terang hakim yang mengawali karir di PN Sukoharjo, Surakarta ini.
Tentang penerima kuasa insidentil, ia menerangkan tidak harus advokat. Lazimnya penerima kuasa tersebut memiliki hubungan pertalian darah atau keterkaitan dengan pemohon. Untuk HB X memilih memberikan kuasa kepada putri keduanya.
Di lingkungan keraton, Condrokirono menjabat Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura atau semacam menteri sekretaris negara. Dalam catatan, HB X telah mengalami empat kali pergantian nama. Semula dari BRM Herdjuno Darpito setelah menikah berubah menjadi KGPH Mangkubumi. Lima menit sebelum dinobatkan menjadi sultan di Bangsal Sitihinggil
pada 7 Maret 1989, ia juga sempat menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamengkunegoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Gelar ini merupakan nama untuk putra mahkota. Ketika diangkat sebagai sultan, ia memakai nama dan gelar Hamengku Buwono X.
Selanjutnya setelah 27 tahun bertakhta, suami GKR Hemas ini mengganti namanya menjadi Hamengku Bawono Kasepuluh. Dasar pergantiannya disebutkan dirinya menerima dawuh (perintah) dari Gusti Allah melalui leluhurnya.
Sebelumnya, saat bicara di depan peserta diskusi “Sabdaraja dan Pertaruhan Kewibawaan Keraton”, salah satu kerabat Keraton Jogja KRT Jatiningrat menyebutkan, gelar Hamengku Bawono Kasepuluh masih terbatas digunakan di lingkungan keraton. Sedangkan di pemerintahan, masih menggunakan gelar Hamengku Buwono X. “Kalau sampai diubah, maka tidak lagi sesuai dengan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Itu sama saja melanggar aturan negara,” katanya.
Tirun lantas mengungkapkan, sebelum menjadi sultan, HB X pernah mengucapkan lima janji di depan ayahnya HB IX. Lima janji itu, di antaranya, tidak boleh iri dengan orang lain, tidak melanggar aturan negara, berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah, tidak boleh punya ambisi kecuali demi menyejahterakan rakyat, dan lebih banyak memberi daripada menerima. (kus/laz/ong)