KULONPROGO – Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2014 Kulonprogo mencapai Rp 145,5 miliar. Jumlah itu terbilang besar, dan salah satu penyebabnya yakni pengadaan tanah yang gagal. Itu akibat selisih perhitungan harga tanah oleh tim appraisal yang lebih tinggi dari pagu anggaran yang disediakan.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Sutedjo saat membacakan jawaban bupati terhadap pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD tahun 2014.
Wabup Sutedjo menambahkan, ada faktor lain selain tak terlaksananya pengadaan tanah. Penyebab lain yakni sisa pengadaan barang dan jasa serta sisa belanja pegawai pada Dinas Pendidikan. Di antaranya, tunjangan sertifikasi guru dan honor Guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) dan guru tetap yayasan/pegawai tetap yayasan (GTY/PTY).
Menurutnya, Silpa tersebut sebagian besar berasal dari komponen pendanaan yang bersifat kontra pos yang tidak bisa digunakan untuk program atau kegiatan lain. “Di antaranya sisa tunjangan sertifikasi guru, sisa Dana Alokasi Umum (DAK), sisa BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas,” ujarnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD di gedung dewan, kemarin (1/7).
Di bagian lain Sutedjo menjelaskan, secara keseluruhan potensi sumber daya alam khususnya pertambangan di Kulonprogo cukup besar. Namun, belum semuanya bisa diusahakan para penambang. Bahkan banyak pemegang izin yang belum atau tidak melakukan penambangan.
“Penambangan pasir misalnya, hampir seluruhnya dilakukan penambang secara berkelompok,” terangnya.
Dijelaskan, sesuai dengan undang-undang, jenis penambangan ini pembayaran pajaknya menggunakan sistem self assessment. Yakni, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya sendirike kantor pelayanan pajak daerah. (tom/ila)