JOGJA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak me-launching faktur berbasis online atau disebut e-Faktur. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah disediakan.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIJ, Rudi Gunawan Bastari mengatakan, e-Faktur diberlakukan untuk semua Pengusaha Kena Pajak (PKP). “Pemberlakuan e-Faktur dilakukan bertahap, yaitu tahap pertama 1 Juli 2015 untuk PKP yang terdaftar di Jawa dan Bali; dan 1 Juli 2016 untuk seluruh PKP di Indonesia,” katanya kemarin (1/7).
Sebelumnya, e-Faktur ini telah diujicobakan terhadap 45 PKP sejak 1 Juli 2014. Yang termasuk PKP, adalah pengusaha dengan omzet usaha lebih dari Rp 4,8 miliar/tahun. Untuk menggunakan e-Faktur, PKP memerlukan sertifikat elektronik yang dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
“Sertifikat elektronik ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan jika pada faktur biasa. Apabila PKP tidak membuat e-Faktur atau membuat e-Faktur tetapi tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, maka dianggap tidak membuat faktur pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai pasal 14 ayat 4 UU Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan,” tuturnya.
Untuk menggunakan e-Faktur, PKP dapat menggunakan perangkat lunak atau komputer standar berjaringan internet dan mengaksesnya melalui website Ditjen Pajak. Sehingga lebih memudahkan PKP. “E-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak,” katanya.
Secara khusus, e-Faktur memiliki beberapa manfaat, di antaranya tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik (menggunakan sertifikat elektronik), e-Faktur tidak perlu dicetak sehingga lebih menghemat biaya dan pengelolaan penyimpanan, aplikasi e-Faktur sudah terintegrasi dengan e-SPT sehingga memudahkan pelaporan SPT Masa PPN, serta permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan secara online sehingga tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.
Selain itu, e-Faktur juga berfungsi untuk mencegah adanya kecurangan atau tindak pelanggaran berupa Faktur Pajak palsu.
“Dari 5.572 orang PKP, hingga launching e-Faktur dilangsungkan, baru 1.639 orang yang telah mengurus dan memiliki sertifikat elektronik sebagai syarat penggunaan e-Faktur,” ujarnya.
Rudi mengimbau kepada masyarakat, terutama para PKP yang diwajibkan menggunakan e-Faktur untuk memperhatikan dan mematuhi sistem baru keluaran Ditjen Pajak demi kemudahan bersama.(mg3/jko/ong)