JOGJA – DPRD DIJ memberikan sinyal emoh membahas pertanggungjawaban APBD 2014, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana keistimewaan (danais). Sebab, dewan merasa selama ini tidak pernah dilibatkan oleh Pemprov DIJ membahas danais. Tiadanya keterlibatan dewan itu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan danais.
“Masak saat pertanggungjawaban kami diminta ikut membahas dan turut bertanggung jawab. Sebaiknya, soal danais dikeluarkan saja dari APBD 2014,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Muhammad Yazid kemarin (1/7).
Yazid mengungkapkan, desakan itu saat rapat kerja dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono. Rapat kerja tersebut membahas pertanggungjawaban APBD 2014. Salah satu item dari pertanggungjawaban itu menyinggung penggunaan danais. Kader PPP itu mendesak agar pimpinan dewan segera mengadakan pembicaraan dengan gubernur DIJ menyangkut hal tersebut. Tindak lanjut dikeluarkannya danais dari pertanggungjawaban APBD 2014 dibahas melalui rapat badan anggaran atau banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Ketua Komisi D Yose Rizal mengamini usulan tersebut. Ia tak ingin ada persoalan di belakang hari menyangkut danais. Menurut dia, dewan berada pada posisi yang sulit. “Nggak ikut makan kok kami disuruh ikut cuci piring,” ucapnya memberikan analog.
Anggota Komisi D Zuhrif Hudaya mewanti-wanti agar ke depan sebelum diajukan ke pusat, perencanaan danais diajukan lebih dulu ke dewan. Ini agar parlemen bisa mengetahui perencanaan dan penggunaan danais. “Jangan seperti sekarang. Kami nggak ikut membahas, tapi diminta ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Zuhrif juga mencatat danais yang diterima DIJ jumlahnya tidak sedikit. Angkanya mencapai Rp 533 miliar dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebanyak Rp 160 miliar.
Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono dalam penjelasannya mengakui pencairan danais kerap menghadapi kendala. Di antaranya harus bertahap. Anggaran dapat cair bila anggaran tahun sebelum telah terserap sebanyak 80 persen. Saat ini ada 26 SKPD yang bertindak sebagai pengguna anggaran.
Umar juga merasa ada hambatan lain, karena adanya sejumlah kuasa pengguna anggaran (KPA) yang serapannya nol persen. “Untuk mengantisipasinya kami adanya forum pengguna anggaran untuk memonitor penyerapan danais,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, mekanisme perencanaan danais berada di Bappeda. Menyangkut tidak adanya keterlibatan dewan dalam perencanaan danais dijelaskan anggota TAPD dari Bappeda DIJ Danang Setiadi. Ia mengungkapkan, Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2014 telah mengatur mekanisme pengusulan program danais.
“Memang sesuai pergub itu tidak melibatkan DPRD. Kewenangan soal danais ada di pemerintah pusat. Dari sisi politis kami tidak bisa memberikan penjelasan,” kata Danang di depan rapat kerja.
Selain Danang, TAPD diwakili antara lain Cahyaningtyas dari DPPKA dan Joko Surono mewakili Inspektorat DIJ. (kus/laz/ong)