JOGJA – Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh tak mengelak bahwa dirinya telah mendaftarkan perubahan nama dari nama sebelumnya Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Menurut HB X, perubahan namanya memang perlu legalitas dengan mendapatkan pengesahan oleh pengadilan.
Ketika ditemui di kompleks Kepatihan Jogja, HB X mengatakan, perubahan nama merupakan hak setiap orang. Menurut HB X, semua orang bisa ganti nama setiap saat, termasuk dirinya. Tapi untuk pengurusan surat atau akta perjanjian harus dengan nama yang diakui.
“Ganti nama kan harus pakai pengadilan, dan itu yang saya lakukan, memangnya kenapa?” jawab HB X kepada wartawan, kemarin (2/7) .
Pergantian nama tersebut menurut HB X, harus memiliki ketetapan. Pergantian nama tidak bisa diakui, jika tidak memiliki akta. “Saya tidak mau ganti nama terus menerus. Tiap orang tiap menit bisa saja ganti nama, tapi harus terdata, karena untuk membuat akta perjanjian harus terdata,” tandasnya.
Sementara ketika ditanyakan tentang pengaruhnya terhadap Undang-Undang Keistimewaan DIJ, yang didalamnya mencantumkan nama lama HB X, yaitu Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah, suami GKR Hemas ini mengatakan akan melihat perkembangan politik dulu. “Ya belum tentu, nanti kita lihat perkembangan politiknya, kan gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Rabu (1/7) di Pengadilan Negeri Jogja digelar sidang penetapan pergantian nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh. HB X ingin mengubah namanya melalui penetapan pengadilan menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalaga, Langenging Bawono Langgeng, Langeng Ing Tata Panatagama, sesuai dengan Sabda Raja yang dibacakan 30 April 2015 lalu. (pra/jko/ong)