LANGKAH HB X melegalkan perubahan nama barunya ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja, seolah-olah dianggap angin lalu oleh rayi-rayi dalem (adik-adik sultan). “Biarkan saja. Nggak ada masalah. Itu hak beliau,” ucap salah satu adik HB X, GBPH Prabukusumo di sela acara buka bersama dengan sejumlah elemen pendukung Keistimewaan DIJ di kediamannya kompleks Alun-alun Selatan, kemarin (2/7).
Hanya saja, Gusti Prabu, sapaan akrabnya, mengingatkan, bila perubahan nama itu kelak disahkan pengadilan, ada beberapa konsekuensi yang harus diterima HB X. Jabatan gubernur DIJ yang selama ini melekat pada diri HB X, otomatis bakal lepas. Hamengku Buwono X yang telah berubah nama menjadi Hamengku Bawono Kasepuluh, tak lagi berhak menjabat sebagai sultan maupun gubernur. Sebab, sesuai UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, orang yang menjabat gubernur DIJ adalah sultan dengan nama Hamengku Buwono. “Jabatan gubernur akan lepas. Ada kekosongan jabatan gubernur,” ujarnya.
Pangeran yang terlahir dengan nama BRM Harumanto ini juga menginformasikan, 15 orang keturunan HB IX yang terdiri atas empat orang perempuan dan 11 anak laki-laki minus HB X, telah mengambil sikap. Mereka kompak meneken surat pernyataan terkait dengan polemik yang sedang melanda Keraton Jogja.
Surat pernyataan itu berisi dua hal. Yakni bersifat internal dan eksternal. Untuk eksternal ditujukan antara lain kepada Presiden Jokowi dan Mendagri. Isinya berupa pandangan putra-putri HB IX terhadap ontran-ontran yang tengah dialami salah satu keraton penerus Dinasti Mataram. “Kami berharap bisa diterima Presiden. Kalaupun belum bisa diterima, kami ingin Pak Jokowi memahami kondisi yang sedang terjadi,” katanya.
Sedangkan secara internal, mereka mengirimkan surat ke HB X. Gusti Prabu mengatakan, saudara-saudaranya, baik kakak maupun adik-adiknya, masih menaruh harapan kepada HB X. “Kami, saudara-saudara semua masih ingin bertemu dengan Ngarso Dalem,” ucap Gusti Prabu.
Senada, putra HB IX lainnya, GBPH Hadisuryo juga menyatakan, bersama saudara-saudara telah membuat satu kesepakatan. Rencananya pada pekan depan, isi pernyataan putra-putri trah HB IX itu akan dibuka ke publik. “Tunggu saja, tidak lama lagi kami akan sampaikan,” tegasnya.
Sama seperti pendapat adiknya, Gusti Hadisuryo yang masih terhitung kakak dari Gusti Prabu, memandang masalah internal yang sedang melanda keraton harus segera dicarikan jalan keluar.
Sedangkan putra HB IX lainnya, GBPH Yudhaningrat menyatakan, perubahan nama Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono membuat posisi sultan seperti telah berhalangan tetap. Alasannya, dengan perubahan nama itu, tidak lagi memenuhi persyaratan legal formal sebagai gubernur maupun selaku sultan yang bertakta di Keraton Jogja.
“Sultan yang jumeneng (bertakhta) itu namanya Hamengku Buwono dan menjadi gubernur. Itu amanat UUK. Kalau nggak sesuai, maka sama artinya telah
berhalangan, ” ingatnya. (kus/jko/ong)