JOGJA – Meskipun sudah dilakukan revisi pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT), tidak membuat kalangan buruh puas. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) tetap menuntut pemerintah pusat untuk mencabut PP itu dan PP Pensiun, serta melibatkan kalangan buruh dalam menentukan aturan JHT.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ABY Kirnadi mengatakan PP No 46/2015 tentang JHT yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada 30 Juni 2015 lalu sangat merugikan kalangan buruh. Selain proses pencairan bagi pekerja aktif yang baru bisa dilakukan setelah 10 tahun keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, itu pun baru bisa diambil 40 persen dari total tabungan. Dengan rincian 10 persen tunai dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan.
“Sejak awal kita berharap BPJS bisa transparan, karena dana yang dikelola BPJS ini besar sekali dan berasal dari keringat buruh,” jelas Kirnadi kepada wartawan di DPRD DIJ (4/7).
Oleh karena itu ABY meminta aturan pencairan JHT tersebut bisa dikembalikan ke aturan lama, yaitu lima tahun satu bulan kepersertaan. Menurut dia, lima tahun tersebut sudah cukup ideal. Terlebih dengan masih adannya sistem kerja outsourcing (kontrak), yang menyebabkan perpindahan buruh dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Perpindahan tersebut juga menjadikan kepersertaan buruh menjadi tidak jelas. “Tuntutan kami bisa kembali ke aturan lama, sehingga buruh tetap bisa mendapatkan haknya,” jelasnya.
Selain itu ABY juga mengkritisi aturan dalam PP Pensiun yang menyebutkan iuran yang ditetapkan hanya sebesar tiga persen dari gaji. Dari perhitungan ABY dengan besaran iuran tiga persen tersebut, untuk pekerja yang gajinya Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan, dalam 20 tahun ke depan rata-rata pensiun yang didapat hanya Rp 400 ribu. “Bukan nilai yang bisa membuat buruh sejahtera,” ungkapnya.
Menurut Kirnadi, buruh tetap meminta iuran pensiun sebesar delapan persen dari gaji per bulan dan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60 persen dari upah rata-rata tahun terakhir. Kirnadi menjelaskan, jaminan pensiun digunakan untuk mempertahankan derajat kehidupan setelah buruh tidak bekerja.
Menurut perhitungan buruh, hal itu baru bisa terlaksana jika besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal 60 persen dari gaji terakhir. “PNS, TNI dan Polri saja mandapatkan manfaat bulanan 75 persen, prinsipnya tidak bolah ada diskriminasi,” tegasnya.
Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Marga juga menyuarakan hal sama. Dirinya yang bekerja di perhotelan itu mengatakan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya PP JHT dan Pensiun sangat memberatkan buruh.
Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini ditambah tingkat okupansi hotel yang menurun drastis menyebabkan banyak pekerja perhotelan yang dirumahkan. “Ini kita mau mengambil uang kita sendiri kenapa susah,” ujarnya penuh tanya.
Marga juga mempertanyakan aturan-aturan BPJS, baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan yang tidak memihak ke buruh. Ia mencontohkan kewajiban ikut BPJS Kesehatan membuat perusahaan yang sebelumnya mendaftarkan karyawannya ke perusahaan asuransi, dialihkan ke BPJS.
“Perusahaan cari yang iurannya miring,” jelasnya.
ABY sendiri berencana mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan Jogja untuk menyampaikan aspirasi mereka, Senin hari ini (6/7). (pra/laz/ong)