JOGJA – Panitia seleksi (pansel) seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan sejumlah nama capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap awal atau seleksi administrasi. Dari 194 nama yang lolos itu, diketahui ada delapan orang pendaftar yang beralamat di DIJ.
“Menyikapi itu, kami dari Jogja Corruption Watch (JCW) membuka kesempatan kepada publik di DIJ memberikan masukan atas rekam jejak delapan capim KPK yang berasal Jogja,” ungkap Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba kemarin (6/7).
Pengaduan masyarakat itu baik terkait rekam jejak positif maupun negatif dari delapan orang capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Masukan bisa disampaikan ke sekretariat bersama JCW yang beralamat di Jalan Jenggotan 5A, Bumijo, Jetis, Jogja. Atau melalui pesan atau telepon 0813 9267 8900 atau email baharuddinkamba1979@gmail.com. “Aduan bisa berupa informasi maupun data-data lainnya,” ucap Baharuddin.
Lebih jauh dikatakan, masukan masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pansel capim KPK agar orang-orang yang lolos ke tahap selanjutnya adalah mereka yang benar-benar mau mewakafkan dirinya untuk kepentingan bangsa, bukan opotunis, maupun job seeker dan benar-benar memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Aduan disampaikan mulai kemarin (6/7) hingga 31/7 mendatang.
“Kami akan merahasiakan nama-nama yang telah memberikan informasi. Nantinya semua masukan atau laporan kami sampaikan ke pansel capim KPK di Jakarta,” sambungnya.
Di tempat sama, Kadiv Penelitian dan Pengembangan (Litbang) JCW Irawan Mardjudin menyatakan, delapan orang yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari beragam latar belakang profesi. “Ada mantan Kajati, akuntan, wartawan, advokat, hingga komisioner lembaga negara,” ungkap Irawan.
Delapan orang itu adalah Ajimbar yang diketahui pernah menjabat Kajati Lampung, Asril Sutan Marajo (wartawan), Muh Gurdono dan Suradi (akuntan), Eko Yulianto (BPK) dan Amin Zakaria, Halimah Ginting, dan Budi Santoso yang berlatar belakang advokat. Nama terakhir saat ini juga menjabat wakil ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI). (kus/laz/ong)