Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X secara resmi telah mengeluarkan surat edaran (SE) larangan menerima hadiah atau bingkisan Lebaran dari pihak manapun dan juga pelarangan penggunaan mobil dinas (mobdin). SE Gubernur itu mengacu surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B.1855/01-13/07/2013 serta Pergub DIJ No 71/2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemprov DIJ.
Kabah Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ Iswanto mengatakan SE Gubernur No 700/6899 tertanggal 3 Juli 2015 itu berupa imbauan pada para pegawai pemerintah agar tidak menerima uang, bingkisan, parsel, fasilitas maupun pemberian lainnya dari bawahan serta pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya. “SE ini dikirim kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, Direktur RSJD Ghrasia, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPUD, Kepala Satpol PP, Kepala UPTD, UPT LTD di lingkungan Pemprov DIJ,” ujar Iswanto kemarin (6/7).
Menurut Iswanto, dalam SE tersebut juga menyebutkan kepada para pegawai di lingkungan Pemprov DIJ untuk melaporkan, melakukan pendataan dan koordinasi pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DIJ.
“Apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya, harus melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut,” jelasnya.
Sedangkan SE pelarangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran, menurut Iswanto, pemakaian kendaraan dinas milik Pemprov DIJ hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan, termasuk untuk mudik Lebaran. Mobil dinas itu nantinya juga akan dikandangkan. “Nanti pada 15 Juli atau hari terakhir masuk kerja, akan dikandangkan,” tuturnya.
Sementara itu HB X sendiri meminta kesadaran para pegawai di lingkungan Pemprov DIJ terkait larangan menerima bingkisan Lebaran dan penggunaan mobil dinas pada saat mudik. Menurut dia, Lebaran terjadi tiap tahun, sehingga seharusnya tanpa dikeluarkan aturan pelarangan pun, para pegawai sudah mengerti.
“Kan sudah tahu, masak setiap tahun (SE) dikeluarkan. Sudah ngerti, harusnya mengerti,” ujar gubernur. (pra/laz/ong)