HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
DEMI GENERASI MUDA: Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo Sp.OG(K) keberhasilan penerbitan peraturan daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo kembali membuktikan diri sebagai daerah yang tidak pernah kekeringan ide kreatif dan inovasi untuk maju. Salah satunya dengan keberhasilan penerbitan peraturan daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Kalau bicara tentang KTR sebetulnya ada tiga hal yang paling penting, yakni mengatur tempat merokok, melindungi balita dan generasi penerus bangsa dari paparan asap rokok, dan yang terakhir mengajak masyarakat untuk berhemat,” terang Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo Sp.OG(K).
Hasto menjelaskan, Perda KTR tidak melarang orang merokok. Melainkan hanya mengatur dimana tempat-tempat yang berisiko mencemari orang banyak itu kemudian tidak dipergunakan untuk perokok.
Semangat penerbitan Perda KTR juga untuk melindungi anak-anak usia dini, generasi bangsa dari paparan asap rokok dan rokok itu sendiri. Perlu diketahui, asap rokok itu sangat berbahaya bagi oksiginasi otak.
“Asap rokok saat terhirup akan berkompetisi dengan oksigen di dalam otak, sehingga oksiginasi otak akan kurang. Dampak terparah jika itu dialami anak-anak yang masih balita, karena pertumbuhan dan kemampuannya jelas akan terganggu,” jelasnya.
Hasto menambahkan, di lapangan masih banyak anak-anak yang kondisinya anemia atau kekurangan darah, hemoglobinnya rendah, dan jika itu terkena asap rokok lebih parah lagi. Atas dasar itu,maka di sekolah-sekolah sebaiknya dibebaskan dari asap rokok.
Kemudian iklan-iklan rokok juga dikurangi, khususnya di jalan-jalan besar dan jalan arteri, termasuk di tempat ibadah. Sekolah juga harus dibebaskan dari iklan rokok. Karena itu tadi, mereka yang terpikat rokok justru kebanyakan anak-anak.
“Sponsor kegiatan olahraga dan kesenian juga lebih baik tidak dengan iklan rokok, karena olahraga dan kesenian juga arena bagi kaum anak-anak mulai SD hingga SMA. Kami tidak ingin mereka merokok, kerugian secara medis sudah saya jelaskan tadi,” terangnya.
Sementara hal penting berikutnya yakni Kulonprogo masih masuk kategori kabupaten yang masih miskin. Sehingga, jangan dijejali dengan produk rokok sehingga masyarakatnya semua belanja rokok dengan nominal yang jauh lebih besar dari belanja kesehatan, makanan atau pendidikan.
“Kasihan warga kami, jadi jangan disodori rokok banyak-banyak lah, supaya uangnya bisa digunakan untuk yang lain,” katanya.
Berdasarkan Data 2010 angka pembelian rokok di Kulonprogo mencapai Rp 63 miliar per tahun. Tahun 2013 naik menjadi Rp 96 miliar per tahun atau naik Rp 33 miliar dalam kurun waktu tiga tahun.
“Dengan kondisi itu, alangkah baiknya jika belanja rokok itu digunakan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, uangnya dikumpulkan untuk membuka usaha produktif lain, atau untuk kebutuhan sekolah dan tambahan gizi keluarga,” ujarnya.
Dalam mengukur keberhasilan Perda KTR, sejauh ini ada indikatornya. Dipantau mana SKPD yang sudah free dari rokok dan yang belum, titik-titik lain seperti tempat umum, sekolah, tempat ibadah. Ada puntung rokok atau tidak.
“Hasilnya yang ada yang sudah 60 persen, ada 25 persen. Perlu diketahui sukses penegakkan Perda KTR itu terletak dari sosialiasi yakni ingin membawa kepada kesadaran moral bukan kesadaran hukum,” terangnya.
Menurut Hasto, kadang regulasi dibuat dengan semangat luar biasa untuk menggalang kesadaran hukum. Namun semangat Perda KTR bukan itu, artinya tidak akan mengambil tindakan-tindakan represif seperti memberikan punishmen yang berlebihan (hukuman).
“Kami tetap persuasif, cukup kita sampaikan jika ada pegawai di kantor kok masih merokok merarti moralnya rendah, maka bangunkan kesadaran moralnya. Kesadaran moral itu muncul dari hati nurani,” katanya.
Kesadaran moral itu juga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan. Berbeda dengan tujuan kesadaran hukum, yang umumnya tergantung dengan siapa yang memberi hukuman. Artinya, mereka takut melanggar dan kesadaran bukan tubuh dari hati nurani. Menghukum pegawai yang nekat merokok di kantor tentu sangat mudah. iIu bahkan cara yang paling mudah, tapi tidak pilih.
“Saya memilih menekankan kesadaran moral, harapannya ketika saya sudah tidak menjadi bupati, kesadaran masyarakat masih berjalan, kalau mereka takut dihukum oleh saya, ketika saya sudah tidak menjabat kebiasan mereka akan kembali lagi, dan itu percuma,” tegas panjang lebar.
Peda KTR kemudian dipakai sebagaid asar kampanye kesadaran moral. Bupati Hasto sendiri kebetulan dipercaya menjadi Ketua Aliansi Bupati/Walikota Peduli KTR. Hasto ditunjuk Menteri Kesehatan RI untuk menjadi koordinator atau ketua Aliansi tersebut.
“Mengemban kepercayaan itu saya memang harus keliling, ke Medan, Palembang, Lampung NTB, saya sambangi kota-kota kadang ke pemda juga ke kampus, memberi inisasi bagi mereka yang sudah memiliki Perda atau Perbub untuk terus meningkatkan kinerjanya. Tidak jarang kita bertukar pengalaman,” tandasnya. (tom/ila)