SEWON – Praktik sekolah meminta pungutan terhadap orang tua calon siswa baru kembali terjadi. Kali ini, SMK 1 Sewon mematok pungutan yang nilainya cukup besar kepada orangtua calon siswa. Setiap satu siswa dipatok harus membayar sebesar Rp 4,8 juta. Sontak, kebijakan sekolah ini menuai protes para orangtua calon siswa baru.
“Sebagai orang tua kami keberatan dengan pungutan yang besar ini,” terang Totok salah satu orang tua ketika ditemui usai melayangkan protes ke SMK 1 Sewon, kemarin (6/7). Bersama ratusan lainnya, Totok melakukan protes dengan mendatangi sekolah.
Keberatan orang tua calon siswa ini dapat dibilang masuk akal. Selain orang tua harus memenuhi kebutuhan menjelang lebaran, tenggat waktu pembayaran yang diberikan sekolah juga cukup singkat. Totok menceritakan, Sabtu (4/6) lalu pihak sekolah mengundang orangtua calon siswa yang dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik baru.
Dalam pertemuan yang mayoritas dihadiri ibu calon siswa ini, pihak sekolah memaparkan detail biaya masuk ke sekolah. Sayangnya, pemaparan ini tak disertai dengan lampiran tertulis, sehingga orang tua hanya melihat melalui layar besar yang disediakan sekolah.
“Banyak orang tua yang tidak paham. Usai pertemuan kami baru sadar ternyata sekolah meminta pungutan dan harus dibayarkan pada minggu ini,” tuturnya. Kepala Sarana dan Prasarana SMK 1 Sewon Mujari menyesalkan protes yang dilayangkan ratusan orangtua calon siswa. Jika ada orangtua yang keberatan dapat datang sendiri ke sekolah. Bukan malah bersama-sama. “Sekolah juga menjamin tidak akan mencoret siswa yang orangtuanya keberatan,” jelasnya.
Di samping itu, Mujari juga menyesalkan sikap orangtua yang membocorkan informasi pungutan kepada publik. Toh, pada pertemuan Sabtu lalu pihak orangtua tidak akan membocorkannya.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Bantul Subchan Nawwawi berharap sekolah lebih transparan dalam penarikan pungutan. Sebab, politikus PKB ini meyakini pungutan yang sudah disepakati sekolah, dewan sekolah, dan orangtua jika dilakukan dengan transparan tak akan menjadi permasalahan.”Informasi yang saya peroleh orangtua tidak mendapat surat resmi dari sekolah,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Masharun Ghazali berjanji akan mengecek permasalahan pungutan.
“Karena kami belum mengetahui detail masalahnya,” tambahnya.(zam/din/ong)