JOGJA – Permohonan Sultan Hamengku Buwono X mencabut penetapan perubahan nama menjadi Sultan Hamengku Bawono Kasepuluh, akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Pencabutan itu kemudian dituangkan dalam penetapan yang dibacakan hakim tunggal Sumedi SH MH di depan persidangan di PN Jogja, kemarin (8/7).
“Pemohon tidak menjelaskan alasan pencabutan atas permohonan perubahan nama tersebut,” ungkap Humas PN Jogja Ikhwan Hendrato SH MH. Menurut Ikhwan, surat pencabutan itu baru diterima PN Jogja pada Senin (6/7) atau dua hari sebelum sidang digelar.
Dalam surat itu, HB X sebagai pemohon tidak menjelaskan alasan maupun latar belakang pencabutan. “Hanya menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukan melalui kuasa insidentil,” terang Ikhwan.
Kuasa insidentil yang ditunjuk HB X adalah salah seorang putrinya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condorokirono. Meski telah mengajukan pencabutan, pengadilan tetap menggelar sidang. Alasannya, sidang kemarin merupakan penundaan dari sidang sebelumnya pada Rabu (1/7) lalu. Saat sidang perdana itu, Condrokirono tak hadir karena sedang berada di luar negeri.
Sama seperti saat sidang pertama, kemarin putri kedua HB X dengan GKR Hemas itu juga tak tampak di pengadilan. Kendati demikian, hakim Sumedi tetap membuka sidang. Yakni dengan agenda penetapan pencabutan permohonan perubahan nama HB X.
Lantaran tak dihadiri pemohon, sidang pun berlangsung singkat. Kurang dari 15 menit. Hakim urung memeriksa bukti-bukti dan langsung membuat penetapan. Hakim Sumedi juga memutuskan sebagai pemohon HB X dikenai biaya perkara Rp 266 ribu.
Meski telah mencabut permohonan perubahan nama, Ikhwan menegaskan, HB X tetap memiliki hak bila sewaktu-waktu ingin mengajukan perubahan nama kembali.
“Haknya tak hilang. Boleh saja bila kelak berubah pikiran ingin mengajukan kembali. Pengadilan tidak boleh menolak permohonan,” ujar hakim yang menamatkan S2 hukum di UNS Surakarta ini.
Sementara itu, bersamaan penetapan pengadilan itu, 15 orang saudara HB X yang terdiri 12 orang adik laki-laki dan perempuan serta tiga kakak perempuan, melayangkan surat kepada raja Keraton Jogja tersebut.
Mereka adalah GBRAy Murdokusumo, GBRAy Darmokusumo, GBRAy Riyokusumo (kakak) dan KGPH Hadiwinoto, GBPH Hadisuryo, GBPH Prabukusumo, GBPH Pakuningrat serta GBPH Yudhaningrat (adik).
Lalu tujuh adik lainnya, GBPH Condrodiningrat, GBPH Cakraningrat, GBPH Suryodiningrat, GBRAy Padmokusumo, GBPH Suryometaram, GBPH Hadinegoro dan GBPH Suryonegoro.
Surat setebal tiga halaman itu diteken pada Selasa 7 Juli 2015. Surat diawali dengan sikap 15 orang putra dan putri HB IX itu terhadap sabdatama 6 Maret 2015, sabdaraja 30 April 2015 dan Dawuhraja 5 Mei 2015 yang dikeluarkan HB X.
Melalui tiga perintah itu HB X memutuskan mengubah nama dan gelarnya sekaligus mengangkat putri sulungnya GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Menyikapi itu, 15 orang putra-putri HB IX mengingatkan kembali sejarah naik takhtanya HB X menjadi sultan menggantikan ayah mereka, HB IX.
“Fakta HB IX tidak menetapkan salah satu putranya menjadi putra mahkota, melainkan kesetaraan di antara semua putra karena tidak ada permaisuri raja (buku Takhta untuk Rakyat) sehingga harus berdasarkan paugeran,” ucap mereka dalam surat tersebut.
“Fakta KGPH Mangkubumi yang terpilih berdasarkan paugeran karena HB IX tidak punya garwa dalem prameswari (permaisuri), dan dipilih secara musyawarah mufakat keluarga yang terdiri atas putra dan putri HB IX disaksikan romo-romo beserta ibu-ibu (putra-putri HB VIII) sebagai saksi, karena HB IX sudah mangkat (almarhum),” lanjut putra-putri HB IX yang dalam surat tersebut mengatasnamakan mewakili trah/ahli waris Hamengku Buwono.
Dalam surat itu mereka juga ingin polemik di internal keraton diselesaikan dengan jalan musyawarah, tanpa konflik dengan tetap menggunakan akal sehat dan kepala dingin.
Mereka juga berpandangan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ tidak perlu diubah. Alasannya, UUK adalah produk dari nilai historis Keraton Jogja yang didukung masyarakat DIJ (DPRD) dan seluruh rakyat Indonesia (DPR RI-pemerintah). “Bila diubah, niscaya menciderai kepercayaan rakyat,” ingat mereka.
Agar polemik itu tidak berlarut-larut, kakak-kakak dan adik-adik HB X berharap agar sultan bertindak bijak. “Kami berharap Ngarsa Dalem (HB X) dapat menggalih dengan rasa dan dapat memberikan solusi yang arif,” harapnya.
Di samping ke HB X, trah HB IX juga mengirimkan surat dengan materi yang berbeda kepada Presiden Joko Widodo. Tembusan surat disampaikan ke ketua DPR RI, ketua DPD RI, Mendagri, Menteri PAN, Menkum dan HAM, Kejaksaan Agung, DPRD DIJ dan gubernur DIJ.
Di bagian bawah surat juga dijelaskan sekretariat trah/ahli waris HB IX berada di Jalan Pracimosono No 1 Alun-Alun Utara Jogja. (kus/laz/ong)